REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana menyayangkan sikap plintat-plintut Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Pemerintah Kota (Pemkot) Jaksel yang urung menyegel kantor Greenpeace, Senin (14/11). Dia memastikan, peristiwa ini akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo. "DPRD akan memanggil P2B terkait dibatalkannya penyegelan kantor Greenpeace hari ini. Dewan mempertanyakan ada apa di balik itu. Kenapa Foke (panggilan Fauzi Bowo) membatalkan penyegelan itu? Kasus ini telah mencoreng Pemprov Jakarta sendiri," kata Lulung.
Menurut politisi PPP, tidak ada alasan bagi Pemkot untuk takut menegakkan aturan di wilayahnya. Soalnya, kesalahan Greenpeace sudah terang-benderang, menyalahgunakan izin pemukiman menjadi perkantoran. "Apa karena Greenpeace LSM asing, Pemprov dan Pemkot Jaksel takut Seharusnya siapa pun yang sudah jelas melanggar di wilayah hukum DKI Jakarta harus ditindak tegas. Ingat, tidak ada yang kebal hukum," tambah tokoh Tanah Abang ini.
Lulung juga mengkritik Greenpeace yang dinilai tidak taat pada aturan lingkungan. Soalnya, izin pemukiman di Jakarta berkaitan erat dengan lingkungan. Itu artinya, Greenpeace yang menyoroti lingkungan justru malah merusak lingkungan. "Greenpeace kan LSM lingkungan, seharusnya mereka patuh terhadap izin lingkungan. Ini malah melanggar. Greenpeace harus disapu bersih dari Jakarta, kalau perlu dari Indonesia," tegas Lulung.
Dinas Pengawasan dan Penertiban (P2B) DKI Jakarta memperpanjang batas waktu penyegelan Kantor LSM asing asal Belanda, Greenpeace yang berlokasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Penundaan dilakukan karena sebelumnya pengurus Greenpeace telah melakukan audiensi dan meminta toleransi waktu untuk pindah dan akan memperpanjang kontrak di tempat kantornya tersebut.
"Dinas P2B DKI telah memberikan perpanjangan waktu hingga hari Jumat 18 November mendatang," kata Plt Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Wiriyatmoko kepada ANTARA, di Jakarta, Senin. Ia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo telah menyetujui perpanjangan waktu bagi pihak Greenpeace pindah dari tempat kantornya.
"Kantor Greenpeace dikenakan ancaman penyegelan karena tidak sesuai peruntukkan awal. Di kawasan Kemang diperuntukkan pemukiman, bukan perkantoran," ujarnya. Namun, lanjut Wiriyatmoko, pihak Greenpeace telah melayangkan surat permohonan yang berisi memohon kepada Suku Dinas P2B Jakarta Selatan untuk menunda tindakan penyegelan tersebut. "Kami merespon baik jawaban dari pengurus Greepeace yang berjanji akan pindah kantornya dari Kemang," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika