REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menilai diplomasi Indonesia di negara-negara Timur Tengah berjalan lamban dan cenderung konservatif. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dinilai kurang mampu merespon dan menyikapi isu-isu yang berkembang di dunia internasional dengan baik.
Jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan Cina, Malaysia, bahkan Vietnam, diplomasi Indonesia tertinggal jauh. Indonesia belum melakukan komunikasi politik luar negeri terkait upaya peningkatan kerja sama antara Indonesia dan negara lainnya.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam kunjungannya ke Rabat, Maroko, menyatakan, dalam kasus perubahan politik di Libia, ada 100 negara yg sudah mengakui eksistensi National Transition Council (NTC) secara de jure, bahkan mendukung keterwakilan mereka di forum PBB. Sementara Indonesia mengambil sikap abstain di PBB.
"Ini disesalkan pihak NTC," kata Mahfudz melalui pesan singkat, Senin (7/11).
Cina dan Malaysia bahkan sudah menjalin komunikasi dan diplomasi dengan aktor-aktor politik utama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, terutama untuk peningkatan peluang kerja sama ekonomi ke depan. "Indonesia sudah tertinggal jauh akibat kebijakan politik luar negeri yang cenderung konservatif dan berjalan lamban," imbuh Mahfudz.
Dia mencontohkan, negara-negara barat, seperti AS dan Perancis, meski semula berupaya mempertahankan rezim-rezim di negara-negara Timur Tengah, mulai mengubah sikap politiknya dan mulai berinvestasi melalui aktor-aktor politik utama. Ini terjadi di Mesir, Tunisia dan beberapa negara lain. Karena itu, Mahfudz menyarankan, Indonesia seharusnya lebih pro-aktif merespon fenomena yang ada di Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika