REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai gerakan separatis Papua masih berskala kecil. Karena gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu hanya terjadi di titik-titik tertentu, seperti Mimika di area pertambangan Freeport, Puncak Jaya, serta kejadian di Jayapura, terkait Kongres Rakyat Papua III.

“Gerakan mereka tidak terorganisir. Ada kelompok pegunungan, pesisir, luar negeri, dan kelompok lain yang kecil,” ujar Purnomo saat membuka diskusi Observasi tentang Perkembangan Situasi Kemanan di Papua di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (3/11).

Hadir dalam diskusi itu Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Rektor Cenderawasih Balthasar Kambuaya, dan Kabaharkam Polri Komjen Imam Sudjarwo, serta Pangdam Cenderawasih Mayjen Efri Triasunu.

Menurut Purnomo, persoalan separatis muncul karena ada empat masalah mendasar yang dirasakan masyarakat Papua. Persoalan itu adalah adanya kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI, konflik manajemen PT Freeport dengan karyawannya, disparitas ekonomi, dan konflik peserta.

Keempat persoalan itu dinilainya sama krusialnya, dan yang paling cepat harus diselesaikan adalah gerakan separatis. Hal itu mengingat ancaman yang ditimbulkan bisa menciptakan stabilitas keamanan dan kedaulatan negara.

Karena itu, ia meminta aparat keamanan segera tanggap terhadap gangguan publik yang muncul. “Kita kelola agar jangan berkembang sebagai gangguan keamanan yang sampai harus ditangani TNI," ujar Purnomo.

Purnomo mengungkapkan, akhir-akhir ini anak buahnya menangkap ada segelintir kelompok di Papua yang menggugat hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Hasil jajak pendapat Pepera menyatakan, penduduk Irian Jaya (sekarang Papua) menyatakan wilayahnya bergabung dalam NKRI. “Tetapi itu hanya segelintir golongan saja. Jadi, Papua adalah bagian NKRI,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika