REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-DPR menagih janji pemerintah yang berjanji akan membubarkan keberadaan seluruh LSM asing terutama Greenpeace di Indonesia. "Kita menagih sudah sampai dimana Kemendagri mengevaluasi Greenpeace. Apalagi janji itu sudah disiarkan di media massa. Sebab saya shock juga ketika mengetahui Greenpeace ternyata menerima dana dari luar dan judi, tetapi tidak dilaporkan ke pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi dalam acara diskusi DPR bertajuk LSM Asing, Dana Asing, dan Kedaulatan NKRI, di Jakarta, Rabu.
Hadir menjadi pembicara dalam diskusi tersebut adalah Achsanul Qosasi, Desmond J. Mahesa dari Fraksi Gerindra, dan pengamat hukum UI Budi Darmono.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berjanji akan mengevaluasi seluruh LSM asing, terutama Greenpeace. Evaluasi tersebut diperlukan guna memantau pergerakan dan motif LSM yang bermarkas di Belanda tersebut beroperasi di Indonesia.
Qosasi menambahkan apabila Greenpeace terbukti tidak taat pada peraturan Indonesia, maka langkah tegas berupa pengusiran harus segera ditempuh pemerintah. ''Pemerintah tidak usah ragu mengambil tindakan tegas, diusir saja kalau memang melanggar," katanya.
Ia juga mempertanyakan motif Greenpeace masuk ke Indonesia karena di negara tetangga Malaysia, LSM yang terbukti menerima dana judi ini, tidak pernah membuka kantor cabangnya. "Kalau di Indonesia, lengkap. Itu semua karena negara kita memang dijadikan sorga. Kehadiran mereka di sini tidak mungkin tanpa pesanan asing karenanya saya juga akan minta agar Dirjen Pajak juga mengawasi pergerakan keuangan Greenpeace. Darimana saja uang yang diperoleh itu harus jelas dulu," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa berpendapat, Greenpeace tidak masalah jika hengkang dari bumi Indonesia kalau memang tidak membawa kemaslahatan. Bagi Desmond, siapa saja yang ingin merusak kepentingan nasional, harus dilawan. "Ada apa di balik Greenpeace itu harus dikaji lebih mendalam. Kalau memang bagian dari persaingan bisnis global yang ingin menghancurkan perekonomian nasional, lebih baik diusir saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika