Rabu 26 Oct 2011 12:29 WIB

ICW Pertanyakan Lambatnya BPKP Audit e-KTP

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir ada kerugian negara dalam proses tender KTP elektronik (e-KTP). Hal itu terkait dengan langkah Kejaksaan Agung yang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

Koordinator ICW Danang Widoyoko mengatakan, Kejaksaan Agung tiga kali mengirimkan surat agar tender e-KTP ditelusuri pelaksanaannya. Sayangnya, sudah genap setahun, BPKP belum memberikan hasil perhitungan kerugian negara.

Karena lambannya BPKP bekerja mengaudit proyek e-KTP, kerugian negara hingga kini belum terungkap nominalnya.

"Ini ada apa? Padahal Jampidsus Kejaksaan Agung sudah menetapkan Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri terkait korupsi perangkat lunak, sistem, dan blanko KTP," ujar Danang di Kantor ICW, Rabu (26/10).

Advertisement
Berita Terkait
KPK Mendadak Temukan Mobil Harun Masiku, ICW Malah Curiga
News - 15 September 2024, 05:07
KPK Mendadak Temukan Mobil Harun Masiku, ICW Malah Curiga
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Uang Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 Triliun
Visual - 29 May 2024, 13:52
Jaksa Agung Ungkap Kerugian Uang Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 Triliun
Jaksa Agung Sebut Kerugian Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun
News - 29 May 2024, 12:22
Jaksa Agung Sebut Kerugian Korupsi Timah Tembus Rp 300 Triliun
ICW Usulkan Tiga Syarat Pansel Pimpinan KPK ke Jokowi
News - 10 May 2024, 13:15
ICW Usulkan Tiga Syarat Pansel Pimpinan KPK ke Jokowi
ICW Minta Pimpinan KPK Telusuri Lambatnya Kasus Mantan Wamenkumham
News - 24 April 2024, 11:13
ICW Minta Pimpinan KPK Telusuri Lambatnya Kasus Mantan Wamenkumham
Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan Smelter Timah Sitaan
Ekonomi - 23 April 2024, 15:25
Kejagung-Kementerian BUMN Rapatkan Pengelolaan Smelter Timah Sitaan
Laode: Peleburan KPK dengan Ombudsman Langkah Mundur
News - 07 April 2024, 20:20
Laode: Peleburan KPK dengan Ombudsman Langkah Mundur
Bappenas Bantah Embuskan Isu Penggabungan KPK-Ombudsman
News - 05 April 2024, 21:27
Bappenas Bantah Embuskan Isu Penggabungan KPK-Ombudsman
Yuk Ngaji Hari Ini
اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا
Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.”

(QS. Al-Kahf ayat 20)
Berita Lainnya
Sebagai upaya mengatasi tantangan dan masalah air nasional, muncul usulan untuk membentuk sebuah badan khusus air.
Ramadhan - Kamis , 23 May 2024, 14:46 WIB
Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air  
Halal Bihalal BMH dan santri Pesantren Hidayatullah Depok
Ramadhan - Jumat , 26 Apr 2024, 22:17 WIB
Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin
Penyaluran bakti sosial Ramadhan oleh sejumlah asosiasi sawit
Ramadhan - Ahad , 21 Apr 2024, 04:52 WIB
Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan
Pengunjung menikmati suasana alam di Taman Panorama Baru Bukittinggi, Sumatera Barat. Pemasukan dari sektor pariwisata Bukittinggi menurun dibandingkan libur lebaran 2023.
Ramadhan - Sabtu , 20 Apr 2024, 10:52 WIB
Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023
Petugas membungkus motor yang akan dikirim ke luar daerah melalui program Angkutan Motor Gratis (Motis) 2024. DJKA sebut 12.733 sepeda motor diangkut dalam program mudik gratis tahun ini.
Ramadhan - Sabtu , 20 Apr 2024, 06:50 WIB
DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini
Advertisement
Terpopuler
1
 Prakiraan Cuaca Besok 18 Oktober 2024 - Kota Depok: Berawan
Advertisement
Terkini Nasional
Advertisement