Ahad 23 Oct 2011 16:34 WIB

Survey: Masyarakat Nilai Ada Tiga Kasus yang tak Becus Ditangani Pemerintahan SBY

Rep: Erik Purnama Putra/ Red: Stevy Maradona
Massa dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut agar KPK segera menuntaskan skandal kasus Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Massa dari Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung KPK, Jakarta. Mereka menuntut agar KPK segera menuntaskan skandal kasus Bank Century yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaringan Suara Indonesia (JSI) menilai banyak persoalan yang dihadapi Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono dalam tiga tahun pemerintahannya ke depan. Direktur Eksekutif JSI, Widdi Aswindi, menyatakan, ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dalam memberantas korupsi mencapai 61,8 persen, yang diikuti ke persoalan kesejahteraan rakyat dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Beberapa kasus yang menyita perhatian publik, antara lain Century (73,1 persen), suap Wisma Atlet SEA Games Palembang (65,1 persen), dan kecelakaan di sejumlah perairan (61,9 persen). “Kasus itu dinilai publik tidak ditangani dengan baik, sehingga membuat kinerja pemerintahan merosot,” kata Widdi dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad (23/10).

Pada Januari 2010, kata Widdi, tingkat kepuasan masyarakat ke SBY cs sebesar 70 persen. Pada Oktober 2010 sebanyak 62 persen, dan pada Oktober 2011 tinggal 53,2 persen. Sedangkan, penilaian untuk Boediono, pada Januari 2010, tingkat kepuasaan masyarakat sebesar 51,0 persen, sementara pada Oktober 2010 sebanyak 49 persen, dan pada Oktober 2011 hanya 44,8 persen.

Menurut Widdi, pengumpulan data dilakukan pada 10 hingga 15 Oktober 2011, dengan tekni multistage randon sampling. Jumlah sampel 1.200 responden dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuisioner, rentang kesalahan (margin of error) kurang lebih dua persen. Adapun semua populasi pemilih di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai responden. Data pemilihan responden, kata dia, mengacu pada representasi penduduk yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada 2010.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement