REPUBLIKA.CO.ID,NUSA DUA - Guna meningkatkan cadangan energi listrik nasional, Kementrian Kehutanan akan mempercepat keluarnya izin sebanyak 28 unit pembangkit listrik tenaga panasbumi atau geotermal. Sebanyak 28 izin pembangkit listrik ramah lingkungan itu akan dikeluarkan paling lambat 2014 dan 15 unit diantaranya sudah terealisasi pada 2011.
"Diharapkan pembangkit listrik geoteral mampu mendukung ketersediaan cadangan energi listrik sebesar 10.000 MW pada 2015 nanti," kata Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ME MM.
Hal itu dikemukakan Menteri Kehutanan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (22/10), pada acara Rakernas VIII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Dalam acara yang dihadiri para walikota dan bupati se Indonesia itu, ikut memberikan presentasi Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Pertanian Dr Ir Suswono MMA.
Dikatakan Zulkifli, pada masa lalu pemerintah hanya mengeluarkan dua izin geotermal selama 10 tahun. Tapi sekarang jelasnya, jika memang proyek itu berpihak kepada rakyat, akan kita percepat proses izinnya.
Pemerintah tambahnya, melihat bahwa geotermal sangat positif, sehingga perizinannya akan dipercepat. Selain itu, Kementerian Kehutanan juga akan mendorong pengadaan energi listrik melalui mikrohidro yang memiliki potensi sebesar 1.900 MW hinga 2014, dengan menggunakan lahan hutan mencapai luas 78 hektar.
Sesuai arahan Presiden kata Zulkili, pihaknya akan memprioritaskan program-program yang menguntungkan rakyat, termasuk konversi kawasan hutan ke tanaman lainnya, seperti kelapa sawit. Untuk konversi itu lanjutnya, pihaknya mensyaratkan agar masyarakat di sekitar wilayah konversi memperoleh 20 persen hak dari kegiatan konversi.
Bahkan untuk permohonan pengelolaan hutan oleh rakyat atau oleh adat dan ulayat, telah dibuatkan kebijakan pengelolaan hutan desa. Disebutkannya, tidak ada alasan untuk tidak memberikan pengelolaan hutan kepada rakyat, sementara permintaan pengusaha tidak pernah ditolak. "Sekarang ini, sudah sekitar 123.000 hektar hutan desa yang dikelola oleh rakyat," katanya.
Sementara itu, Menteri Pertanian, Suswono menyebutkan, secara nasional Indonesia masih menghadapi permasalahan, diantaranya dikarenakan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi dan ketergantungan konsumsi beras dalam pola konsumsi pangan yang masih tinggi. Sementara di sisi lain, banyak lahan pertanian yang dikonversi, serta terjadinya degradasi sumberdaya air yang terus meningkat. "Ini mengakibatkan jumlah permintaan dan produksi beras menjadi kurang seimbang," katanya.
Namun disisi lain, Suswono merasa lega, karena melihat para petani belakangan ini bergembira dengan hasil pertanian yang didapatnya. Hal itu kata dia, karena petani sekarang bisa enjual hasil pertanian dengan luas lahan 1 hektar sebesar Rp 30 juta, sedangkan sbelumnya hanya bisa menjual dengan harga Rp 5 juta-Rp 7 juta untuk luas lahan yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika