REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menangani Papua secara bermartabat dengan pendekatan kemanusiaan dan menghindari kekerasan atau pendekatan keamanan.
"Harusnya diajak omong, pendekatan budaya, kemanusiaan. Libatkan juga civil society. Jadi diorangkan," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jumat.
Oleh karena itu, PBNU sangat menyayangkan jika pendekatan keamanan atau kekerasan masih dipraktikkan di Papua, termasuk dalam menangani Kongres Rakyat Papua III. "Saya heran kenapa pemerintah masih memakai cara seperti itu," kata Said Aqil.
Seperti diberitakan sejumlah korban jatuh ketika aparat keamanan membubarkan Kongres Rakyat Papua III di Abepura, Rabu (19/10). Selain itu aparat keamanan juga melakukan penangkapan terhadap peserta kongres.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) khawatir setelah peristiwa kekerasan tersebut, situasi di Papua menunjukkan intensitas kekerasan yang meninggi.
"Kami khawatir karena masih ada pengejaran terhadap orang-orang yang diduga aktivis OPM (Organisasi Papua Merdeka)," kata Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, Jumat.
Sebelumnya, Kamis (20/10), sejumlah tokoh Papua menyatakan menolak keras Kongres Rakyat Papua (KRP) III beserta hasil-hasilnya, dan menilai forum itu hanya permainan sekelompok elit di Dewan Adat Papua yang sama sekali tidak mewakili mayoritas warga Papua dan Papua Barat.
Mereka antara lain Ramses Ohee yang merupakan tokoh penting dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang memutuskan Papua bergabung dengan Indonesia itu, Hems Bonay yang merupakan putri Gubernur Papua (dulu Irian Jaya) pertama, Elieser Jan Bonay, dan tokoh Papua Barat Umar Askad Sabuku.
Namun mereka juga meminta agar tidak ada pendekatan kekerasan pasca kongres itu. Mereka meminta pemerintah lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan otonomi khusus bagi Papua.
"Pasti ada masalah hingga ada persoalan itu. Ada suatu ketidakpedulian dari pemerintah tentang yang terjadi di Papua. Jangan terlalu cepat disalahkan yang bikin kongres, itu anak-anak kita," kata Ramses.
Menurutnya, pemerintah belum merangkul semua pihak di Papua untuk membicarakan hambatan dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat Papua.
"Kalau otsus dilakukan dengan baik maka saya percaya lama kelamaan terjadi perubahan signifikan di Papua dan tak ada peluang orang bicara merdeka," kata Frans Ansanay, tokoh muda Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
