REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Partai Demokrat menyatakan tidak pernah meminta jatah menteri salah satu partai di kabinet untuk dikurangi. Demokrat juga tak ingin mengincar kursi kabinet. Jatah menteri sudah diatur sepenuhnya oleh Presiden.

"Itu hak prerogatif Presiden," jelas Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ja'far Hafsah, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/10).

Dia mengatakan pihaknya tak pernah meminta jatah tambahan kursi. Karena, semuanya sudah diatur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, Presiden berhak untuk mencopot menteri dengan cara apapun. "Tidak perlu menggunakan surat pun tak masalah," jelasnya.

Menteri riset dan teknologi dari PKS, Suharna Surapranata, terkena reshuffle. PKS kemudian bersikap bahwa apa yang dilakukan SBY ini tidak sesuai dengan kontrak khusus antara PKS dengan orang nomor wahid di negeri ini.

PKS menyesalkan pengurangan jatah menterinya dalam kabinet. Karena, PKS menilai sebelumnya tidak ada pemberitahuan resmi mengenai pengurangan jatah menteri bagi partainya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika