REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah memastikan pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berjalan lebih transparan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dari ancaman krisis finansial yang sedang terjadi di Eropa.
"Kita harus siap menghadapi yang mungkin terjadi dan salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi adalah APBN," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam rapat koordinasi penyelesaian RUU APBN 2012 di Jakarta, Senin.
Hatta menjelaskan, apabila anggaran yang telah ditetapkan tidak mampu terserap dengan baik maka negara akan mengalami kerugian karena berarti ada proyek yang tidak berjalan sehingga memberikan efek buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Setiap anggaran yang tidak terbelanjakan dengan sehat, dan tidak memberi efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi, akan akibatkan dua kali kerugian. Kita tidak bisa bussines as usual. Kita harus mampu katakan setiap satu proyek sebesar apapun rupiahnya, harus tepat sasaran, karena itu akan timbulkan efek ke pertumbuhan," katanya.
Menurut dia, APBN yang sehat akan dapat mendukung kegiatan dan program strategis pemerintah yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia, dan direktif Presiden dalam sidang kabinet.
Hatta juga memberi perhatian kepada masih rendahnya kualitas belanja modal Kementerian Lembaga dan untuk itu harus dicari terobosan atau perubahan aturan dengan tetap menjaga akutanbilitas serta transparansi agar penyerapan tidak berjalan lambat.
"Eksekusi harus dikontrol. Presiden meminta agar setiap desk melaporkan setiap hambatan terkait belanja, baik modal maupun belanja yang mengikat dan tidak mengikat, agar jangan sampai terulang, dan bagaimana mencari terobosan agar tidak menghantam aturan yang berlaku," ujar ketua Partai Amanat Nasional ini.
Sedangkan terkait dana optimalisasi yang sempat menjadi masalah di salah satu Kementerian, Hatta mengharapkan adanya transparansi dan perencanaan proyek yang lebih baik sehingga tidak terkesan dana optimalisasi dipaksakan dan Kementerian siap untuk menggunakan dana tersebut secara maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika