REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tingkat kepuasan rakyat terhadap kinerja Presiden SBY menurun hingga 17 persen. Hal ini disebabkan SBY tidak bekerja sesuai harapan. SBY dianggap gagal mengelola perekonomian, menegakkan supremasi hukum, menguatkan kekuatan diplomasi luar negeri, dan menegakkan demokrasi.
Hasil survey Lingkaran Survey Indonesia (LSI) mencatat dari 1.200 responden, kepuasan rakyat terhadap SBY hanya menyentuh angka 46,2 persen. Padahal, dua tahun lalu, kepuasan publik mampu menyentuh angka 63,1 persen. Pada 2010 lalu, angka kepuasan publik mencapai 60,7 persen.
"SBY tidak bekerja sesuai harapan," ungkap Peneliti LSI, Ardian Sopa, di kantornya, Ahad (16/10). Dia mengatakan hanya 37,6 persen yang menyebutkan pemerintah SBY memuaskan. Tidak kurang dari 11 persen tidak memberikan tanggapan apa-apa terhadap pemerintahan SBY.
Ardian menyatakan 11 persen dari responden itu tak menutup kemungkinan sudah muak dengan pemerintahan SBY. Hanya 40,9 persen yang mengaku puas dengan kinerja ekonomi pemerintahan SBY. Umumnya publik mengeluhkan kondisi ekonomi yang sulit dan harga sembako yang mahal.
"Mereka semakin tercekik," papar Ardian. Mereka menginginkan harga sembako yang murah dan terjangkau. Karena setiap hari mereka membutuhkan itu untuk dikonsumsi.
Diplomasi luar negeri juga tak lepas dari sorotan. Diplomasi pemerintahan SBY dinilai tak 'bergigi', karena belum sepenuhnya mampu melindungi warganya yang bekerja di luar negeri. "Kasus Ruyati yang dipancung menambah buruk citra SBY," papar Ardian.
Selain itu, sengketa perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu semakin memerahkan rapor pemerintahan SBY, karena dinilai tak mampu menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini saja, tidak kurang dari tiga kilometer patok 104 di Kalimantan bergeser sehingga lebih memperluas daerah Malaysia.
"Diplomasi SBY belum terbukti mampu menguntungkan kedaulatan RI dalam masalah perbatasan ini," papar Ardian.
SBY juga semakin menjadi sorotan publik ketika mencuatnya isu gubernur lebih baik dipilih oleh DPRD. Hal ini semakin menguatkan SBY mengabaikan demokrasi. "Hanya 38,4 persen responden yang puas dengan kinerja politik SBY," paparnya. Selebihnya, responden tak puas.
Ardian menyatakan merosotnya kepuasan masyarakat mengakibatkan penyokong utama SBY beralih ke parpol lain. Tingkat dukungan atas Demokrat terjun bebas. Januari 2010 Demokrat meraup dukungan hingga 32,6 persen. Kini dukungan terhadap Demokrat hanya mencapai 16,2 persen.
"Hanya dalam kurun waktu lebih dari setahun, dukungan terhadap Demokrat jatuh hingga 16 persen," papar Ardian. Dia menyatakan merosotnya dukungan disebabkan kasus penyelewengan dana pembangunan Wisma Atlet yang diduga dilakukan oleh Mantan Bendahara Demokrat, Nazaruddin.
Ditambah lagi, SBY tak memiliki wakil yang cepat. "Boediono tak menjadi gas yang mempercepat kinerja kabinet," jelasnya.
Pada 2010, sekitar 53 persen dari responden survey LSI mendukung Boediono, namun kini hanya mencapai 39 persen. Di tangan Boediono, keputusan tidak keluar dengan tegas. Ardian menyatakan rakyat lebih senang jabatan Wapres di tangan Jusuf Kalla. JK dianggap lebih cepat merespon gejolak sosial dan tanggap menyelesaikan persoalan bangsa.
Kasus-kasus dugaan korupsi di kementerian juga mencoreng citra SBY, seperti kasus Sesmenpora, dan kasus penyelewengan dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (PPIDT) Kemenakertrans. Belum lagi kasus perselingkuhan di tubuh kementerian. "Dalam waktu dua tahun saja, tiga penyangga utama politik SBY melemah," ujarnya. Tiga penyangga itu adalah Partai Demokrat, Wapres Boediono, dan kabinet.
Pada saat bersamaan, Kompetitor SBY muncul dan memanfaatkan turunnya citra SBY ini. Demokrat tak lagi berada di papan atas ketika ditanya parpol mana yang saat ini lebih unggul. Masyarakat lebih memilih parpol selain demokrat. Saat ini, hasil Survey LSI menunjukkan Golkar mendapat dukungan sebanyak 18,2 persen. Sedangkan Demokrat hanya 16,5 persen. PDIP mencapai dukungan 12,5 persen.
Ketika responden ditanyakan siapakah calon presiden yang saat ini layak memimpin Indonesia, rata-rata lebih memilih calon presiden selain dari Demokrat. "Lebih dari sepuluh persen responden lebih memilih capres dari partai selain Demokrat," paparnya.
Sedangkan dukungan dari capres dari Demokrat, seandainya Pilpres dilaksanakan dalam waktu dekat, tak sampai sepuluh persenArdian menyatakan SBY masih bisa memperbaiki citranya asalkan tegas dalam memimpin. "Saatnya SBY menjadi pembuat keputusan yang berani, bukan terus menerus tersandera partai koalisi," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika