REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sebagai warga kelahiran Putusibau --berada di Kabupaten Kapuas Hulu atau sekitar 814 kilometer dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak-- hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar berbagi kisah kehidupan warga perbatasan. Menurut Akil, warga penghuni Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, hidup di wilayah terpencil.
Dijelaskan Akil, untuk bisa mencapai Tanjung Datu dan Camar Bulan, itu bisa ditempuh perjalanan menggunakan sepeda motor sekitar 5 jam dari pendopo Kabupaten Sambas. Setelah melewati jalan raya tanpa aspal, sepeda motor harus melewati pasir di pinggir pantai (Laut Natuna) guna sampai di dua wilayah yang disebut Komisi I DPR dicaplok pemerintah Serawak, Malaysia itu.
Padahal, jarak Tanjung Datu ke ibu kota Kecamatan Paloh hanya 40 kilometer (km). Tapi karena tidak ada jalan darat, hal tersebut membuat masyarakat setempat jika ingin bepergian ke ibu kota kecamatan harus naik motor air. Karena itu, sebanyak 1.883 warga atau 493 kepala keluarga di dua dusun itu lebih memilih berpergian ke kota di Serawak.
Selain jaraknya lebih dekat, juga karena jalanan beraspal dan sarana infrastrukturnya sangat baik.
"Jadi masyarakat lebih enjoy ke Malaysia karena 100 persen fasilitas lebih oke dan mulus di sana," ujar Akil kepada Republika, Jumat (14/10) pagi.
Menurut Akil, jalan sepanjang 40 km itu seharusnya dibangun sebagai akses utama masyarakat ke ibu kota kecamatan. Tapi, semua itu terabaikan oleh pemerintah daerah dan pusat.
Karena itu, pihaknya jangan menyalahkan warga Tanjung Datu dan Camar Bulan jika tergoda ingin bergabung menjadi warga Malaysia. Selain tidak pernah menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kehidupan layak, warga di sana merasa sebagai anak terlantar yang tak pernah diurus negara.
"Begitulah nasib rakyat di perbatasan Kalbar. Katanya, perbatasan itu adalah beranda depan Indonesia. Kenyataannya, jauh panggang dari api!" kata Akil menyindir pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika