REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU - Grup pecinta lingungan meminta Pemerintah Nepal memikirkan untuk membangun toilet di Puncak Everest untuk digunakan para pendaki yang membutuhkannya di puncak dunia itu.
Eco Himal mengatakan, ribuan pendaki yang naik dari kawasan 'base camp' Selatan di Nepal setiap tahun, harus memelihara kebersihan di tempat itu termasuk saat mereka mendapat panggilan alam untuk membuang sampah perut mereka.
"Kotoran manusia, tentu saja jadi masalah," kata Direktur Grup Eco Himal, Phinjo Sherpa, "Saya menyarankan bila ada toilet umum maka para pendaki dapat memanfaatkannya," katanya lagi.
Banyak grup pendaki yang membawa kaleng khusus tempat kotoran, tetapi Phinjo Sherpa mengatakan para pendaki dan pembantu mereka selalu membuang begitu saja kotoran itu.
Aktivis lingkungan itu mengatakan, Everest dipenuhi kotoran para pendaki di masa lalu, termasuk kotoran manusia bahkan mayat pendaki, yang butuh waktu beberapa dekade untuk menjadi kompos, karena cuaca dingin yang cukup ekstrem.
Phinjo Sherpa mengatakan, pembangunan toilet akan menjadi salah satu hal yang dibahas dalam rencana pengembangan pengelolaan sampah yang diadakan pemerintah di kawasan Puncak Everest.
"Bila ada dua atau tiga toilet sudah amat memadai pada awal pembangunan tempat buang kotoran itu. Kami akan memutuskan apa yang perlu dan kurang perlu dalam rencana itu," katanya.
Para pendaki menghabiskan uang ribuan dolar untuk mencoba menaklukkan puncak setinggi 8.848 meter itu, tetapi para pengamat menyebutkan amat sedikit dari mereka yang peduli terhadap sampah yang mereka tinggalkan.
Tidak ada data lengkap tentang berapa banyak sampah yang ditinggalkan pendaki di puncak gunung itu, tetapi perhitungan sementara menyebutkan selama 50 tahun ini Everest merupakan tempat sampah terbanyak di dunia.
Eco Everest Expedition, koalisi lingkungan yang bermarkas di Nepal, untuk mengkampanyekan pemeliharaan kebersihan Everest, mengumpulkan lebih dari 13 ton sampah, 400 kilogram kotoran manusia dan empat mayat manusia, sejak 2008.
Ikuti Whatsapp Channel Republika