REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan para menteri untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis sebelum pengumuman reshuffle.

Namun Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, tidak terlalu khawatir jika kebijakan itu mengganggu kinerja perekonomian. "Enggak, karena kondisi ekonomi kita baik, kinerja IHSG juga baik," ujar Hatta, di Komplek Istana Negara, Rabu (12/10) malam.

Menurut Hatta, keputusan itu mengisyaratkan presiden akan menyampaikan suatu pidato ke masyarakat. Namun, ia tidak bisa memastikan apakah akan dilakukan oleh SBY pada akhir pekan ini. "Kalau itu saya tidak tahu, jadi betul-betul saya tidak akan melampaui kewenangan saya," terangnya.

Menjelang pengumuman reshuffle kabinet sebelum 20 Oktober ini, Presiden SBY mengeluarkan surat larangan kepada para menteri agar tidak mengeluarkan kebijakan strategis.

"Itu perintah presiden dan sepengetahuan presiden. Ini dilakukan untuk menyambut reshuffle agar para menteri tidak mengambil langkah ataupun kebijakan startegis," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, kepada wartawan, Rabu (12/10).

Julian mengatakan surat tersebut dikeluarkan Rabu (12/10) hari ini dan ditujukan kepada seluruh kementerian dengan tembusan seluruh lembaga negara. Keputusan strategis yang dimaksud, jelas Julian, seperti penerbitan Peraturan Menteri (Permen) atau aturan yang terkait dengan internal lainnya. Jika kebijakan (Permen) itu dikeluarkan, maka memiliki dampak strategis ke depan.

Julian menampik jika kebijakan presiden ini membuat jalannya pemerintahan menjadi tersendat. "Dengan keputusan ini, mudah-mudahan bisa menjaga keberlanjutan dengan menteri yang baru. Keputusan ini diambil untuk efektifitas pemerintahan ke depan," terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika