REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Dewan Pakar PKS sekaligus anggota Komisi I, Hidayat Nur Wahid, menyatakan reshuffle yang direncanakan presiden dilakukan secara obyektif.
"Kami tidak menjadi obyek reshuffle," paparnya. Menurutnya, yang menjadi sasaran reshuffle adalah menteri yang mengidap penyakit berat sehingga jarang masuk ke kantor. Menteri-menteri yang berkinerja buruk juga pasti akan menjadi pertimbangan presiden apakah akan diganti atau tidak. Menurutnya, presiden melakukan reshuffle dengan sangat hati-hati.
Sementara itu Wakil Ketua DPR, Anis Matta mengemukakan bahwa sasaran reshuffle tidak jelas, apakah benar menteri yang berkinerja buruk atau yang lembaga kementeriannya tersangkut korupsi. "Ini tidak jelas sampai sekarang ini," papar Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta, di DPR, Rabu (12/10).
Pihak PKS sampai saat ini belum menerima keterangan resmi dari presiden bahwa menteri dari partainya akan akan digantikan, dengan alasan kinerja buruk. "Sampai saat ini belum ada surat resmi dari presiden yang menerangkan kinerja menteri dari PKS buruk. Kita belum pernah menerimanya," papar Anis.
Dia mengatakan masalah reshuffle bukanlah masalah siap atau tidak siapnya PKS keluar atau bergabung dengan koalisi. Menurutnya, hal itu tidak penting, karena bukan itu konteks yang harus diketahui publik. Anis menjelaskan isu reshuffle ini pertama kali mencuat dari mulut jubir presiden yang menyatakan SBY akan mengganti sejumlah menteri.
Namun alasannya, menurut Anis masih belum definitif, apakah karena kinerja buruk atau karena permasalahan proses hukum kasus korupsi di lembaga kementeriannya. Standard sebuah kementerian buruk tidak dijelaskan secara terperinci dalam masalah reshuffle ini.
Anis menyatakan pihaknya sampai saat ini tidak ada masalah dalam koalisi. "PKS baik-baik saja sampai saat ini," paparnya. Dalam sekretariat gabungan (Setgab) pun PKS tak mengalami masalah tertentu. Anis kemudian menjelaskan reshuffle ini tidak mungkin menargetkan partainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika