REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Kamis berkantor di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, dan belum dijadwalkan untuk datang ke Istana Negara, Jakarta.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Jakarta, Kamis (6/10), mengatakan meski Kepala Negara berada di rumahnya namun tetap menjalankan aktivitas pemerintahan.
"Presiden tetap menjalankan kegiatan pemerintahan. Ada beberapa hal yang dikerjakan dan kemungkinan akan ada pemanggilan menteri-menteri yang terkait," ujarnya.
Namun, Julian tidak bisa memastikan siapa saja menteri yang akan dipanggil oleh Presiden Yudhoyono ke kediamannya.
Julian juga tidak bisa memastikan apakah pemanggilan menteri-menteri itu berkaitan dengan rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II yang akan dilakukan oleh Presiden Yudhoyono.
Menurut dia, pemanggilan menteri-menteri oleh Presiden ke Cikeas adalah hal lumrah dan sering dilakukan oleh Kepala Negara untuk membahas isu-isu tertentu dalam pemerintahan.
"Saya memastikan sampai saat ini belum ada pemanggilan menteri-menteri terkait isu 'reshuffle'," ujarnya.
Ia pun memastikan sampai saat ini Presiden Yudhoyono belum dijadwalkan untuk datang ke Istana Negara, Jakarta. "Bisa saja nanti datang ke istana jika ada agenda mendadak tetapi sampai sekarang Presiden belum dijadwalkan untuk datang ke istana," katanya.
Ketika menyusun Kabinet Indonesia Bersatu II pada 2009, Presiden Yudhoyono melakukan pemanggilan calon menteri ke kediamannya di Puri Cikeas Indah untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Presiden telah memastikan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II akan dilakukan sebelum dua tahun periode kedua pemerintahannya pada 20 Oktober 2011. Saat ini, Presiden Yudhoyono baru menerima saran dan pendapat dari Wakil Presiden Boediono untuk rencana perombakan kabinet.
Menurut Julian, Presiden Yudhoyono juga telah menerima laporan Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) mengenai hasil evaluasi rutin kementerian yang dilakukan setiap tiga bulan.
Namun, kata dia, Presiden sampai saat ini belum berencana melakukan pemanggilan kepada para menteri terkait laporan terkini UKP4 tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika