REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Agus Purnomo menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka Konferensi Internasional Kehutanan Indonesia pada Selasa (27/9), sama sekali tidak menyebut nama industri yang menyebabkan tingginya emisi gas karbon dunia.
"Presiden tidak pernah mengatakan itu. Isi lengkap pidato Pak SBY sifatnya juga terbuka, tersedia di situs resmi pemerintah. Perlu diketahui juga, pemerintah tidak pernah memusuhi pengusaha," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/10).
Hal tersebut guna menanggapi kecaman Asosiasi Pulp dan Kertas (APKI) terhadap CIFOR yang dinilai memojokkan kalangan pengusaha karena memelintir pidato presiden. Kendati demikian, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada APKI apakah akan menempuh langkah hukum kepada CIFOR.
"Kalaupun menggugat itu boleh-boleh saja. Tetapi pemerintah tidak menganjurkan atau menghalangi sikap seperti itu. Namun sekali lagi, pemerintah tidak pernah memusuhi pengusaha," katanya.
Sementara itu, pengamat hukum UI, Teuku Nasrullah, meminta pemerintah Indonesia menuntut perdata dan pidana CIFOR atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Menurut dia, pemerintah wajib menuntut CIFOR guna melindungi kredibilitas Indonesia di dunia internasional.
"Berita bohong atas nama Presiden SBY itu kan sangat berdampak luar biasa. Kalau tidak segera diselesaikan akan menimbulkan ketidakpercayaan dunia luar kepada kita," ujarnya.
Teuku menambahkan, pemerintah semestinya mewaspadai gerakan-gerakan asing yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. "Di internal Indonesia kita boleh beda pendapat, tetapi kepentingan bangsa ini jauh lebih penting. Pemerintah tidak boleh membiarkan berita bohong seperti itu berkembang liar," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium APKI Muhammad Mansur menilai CIFOR ingin mengadu domba pemerintah Indonesia dengan APKI. Menurut Mansur, CIFOR telah menyebarkan kebohongan karena memelintir pidato resmi Presiden SBY.
"Tetapi seolah-olah SBY mengucapkan itu. Ini sangat merugikan, dan bisa memojokkan asosiasi industri pulp dan kertas," katanya.
Ia menambahkan fakta itu bisa dilihat dalam tulisan Daniel Cooney di situs milik CIFOR, tertanggal 27 September 2011, yang berjudul 'Indonesia's leader says he will dedicate final years of his presidency to protect rainforest.'
Contoh kalimat yang dipelintir atau disisipkan di antara pernyataan Presiden tersebut ada di alinea lima bahwa "Indonesia kehilangan kira-kira 1,1 juta hektare (ha) hutannya setiap tahun.
Sebagian besar disebabkan oleh penebangan yang tidak lestari yang meliputi konversi hutan menjadi perkebunan untuk kelapa sawit dan industri pulp dan kertas. "Nyatanya, seluruh kalimat itu tidak ada dalam pidato Presiden SBY," katanya.
Ia menegaskan pengaburan pidato orang nomor satu negeri ini yang dilakukan CIFOR sangat merugikan industri pulp dan kertas. "Presiden SBY jelas sekali tidak menyinggung soal industri pulp dan kertas dalam pidatonya. Ini kan merugikan kami. Karena kami selalu mengusahakan hutan secara lestari seperti HTI (Hutan Tanaman Industri)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
