REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai upaya penanganan perubahan iklim di dalam negeri masih terganjal oleh koordinasi dan sinergi antara kementerian kelembagaan ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitupula sinergi  antara pemerintah dengan dunia usaha serja sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perubaban iklim itu.

"Kita menyadari bahwa dalam implementasinya ada sejumlah persoalan yang harus kita kelola dengan baik dan kita atasi secara bersama. Sebagai contoh ada persoalan koordinasi dan sinergi," ujar Presiden saat membuka rapat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) di kantornya, Jumat (30/9).

Ia berharap ke depan masalah ini bisa diatasi dengan baik. Jika ada perbedaan pandangan antara pemangku kebijakan sebaiknya dikembalikan kepada visi dan kebijakan dasar terkait dengan perubahan iklim.

"Berdayakan itu, kembalikan itu, jangan masing-masing merdeka sendiri-sendiri seolah-olah mempunyai otoritas dan kewenangannya. Ini koreksi saya untuk kita tata agar kemudian lebih baik lagi," kata SBY.

Menurut SBY sasaran pembangunan Indonesia ke depan harus dicapai tanpa merusak dan mengabaikan lingkungan. "Iini kita sebut green development," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika