REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sudah berhari-hari belum ada juga kepastian mengenai kapan Banggar akan kembali bekerja membahas RAPBN 2012. Nasib RAPBN 2012, yang vital karena mengatur pendapatan belanja negara untuk rakyat menjadi terkatung. 

"Saya amat geram dengan sikap pimpinan Banggar tersebut. Pemboikotan atau dikembalikan ke pimpinan DPR, apapun namanya itu, membuat kinerja jadi tidak efektif,'' tegas Meutya Hafid, Anggota Komisi 11 dari Fraksi Golkar dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (27/9).

Dikatakan Meutya, sikap pimpinan Banggar ini seperti tidak menganggap kerja kawan-kawan di komisi. Serta menghamburkan waktu yang sudah dilluangkan yang seharusnya bisa dialokasikan untuk tugas tugas lainnnya.

Menurut Meutya, pembahasan secara teknis di DPR itu dilakukan di komisi komisi. Jadi peruntukan detail dan rinci RAPBN misalnya, dibahas di komisi 11 dan komisi terkait. Lalu fungsi Banggar adalah memutuskan menerima atau tidak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, bukan lagi membahas detil kebijakan.

Apalagi memboikot. "Jadi seolah memboikot juga keputusan teman-teman di komisi, terkait RAPBN. Lagi pun harus diingat, tidak ada aturan dalam Undang-Undang parlemen dan tatib yang mengatur mengenai boikot," kecamnya.

Selain masalah RAPBN 2012, ia menyayangkan dampak yang diakibatkan. "Dampaknya, akan semakin membuat "trust" (kepercayaan) terhadap DPR itu hilang," tegas Meutya.

Meutya menambahkan, kerja (DPR) ini yang membutuhkan waktu dan kesabaran, di tengah citra DPR yang sudah semakin buruk. Sikap Banggar yang memboikot semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat. "Semakin sulit untuk melakukan fungsi utama DPR ke depan untuk menjaring aspirasi rakyat. Ini makin memberatkan tugas kami di DPR," tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika