REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Sidiq mengusulkan, agar reshuffle atau perombakan kabinet dengan mendasarkan pada dua pertimbangan utama, yakni aspek kinerja serta pola komunikasi antara menteri dan atasannya.

"Saya mendapat informasi para menteri banyak yang mengeluh soal pola komunikasi dengan atasannya, baik dengan maupun wakil presiden," kata Mahfudz Sidiq di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (23/9).

Mahfud melihat, kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak hanya persoalan bagaimana para menteri melaksanakan tugas-tugasnya tapi juga bagaimana mereka berkomunikasi dengan atasannya. Karena itu, menurut dia, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melakukan perombakan kabinet, hendaknya penilaiannya didasarkan atas dua pertimbangan tersebut.

 "Evaluasi yang dilakukan, hendaknya pada dua level yakni kinerja dan pola komunikasi," katanya.

Ketua Komisi I DPR RI ini menjelaskan, selain mengganti menteri yang dinilai memiliki kinerja kurang optimal, juga pola

komunikasi dengan atasannya perlu diperbaiki. Kalau hanya mengganti menteri, menurut dia, itu berarti baru menyelesaikan separuh masalah.

Persoalan pola komunikasi dengan atasan, baik menko maupun wakil presiden, kata dia, juga harus diperbaiki. Pada kesempatan tersebut, Mahfudz juga menjelaskan, dalam kontrak politik antara Presiden Yudhoyono dan menteri-menteri di KIB II, ada klausul yang menyebutkan jika presiden akan melakukan penggantian menteri, maka menteri yang bersangkutan akan dipanggil lebih dahulu dan diskusikan dengan pimpinan tertinggi di partainya.

"Meskipun perombakan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden, tapi sampai saat ini Presiden Yudhoyono belum mengajak berbicara secara langsung kepada menteri-menteri maupun partai politiknya," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Kabupaten/Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika