REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR-RI, Laurens Bahang Dama, mengatakan DPR akan turun langsung mencari rekam jejak ketujuh calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti TM Nurlif.

Hal itu terkait dengan tidak hadirnya lembaga swadaya masyarakat Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Badan Intelejen Negara (BIN) dalam rapat dengar pendapat yang diagendakan Senin (19/9) dan Selasa (20/9) lalu.

"Ketidakhadiran kedua lembaga ini sebenarnya menyulitkan DPR untuk mencari rekam jejak dari calon anggota BPK itu. Tapi mau bagaimana lagi, DPR akan turun langsung mencari rekam jejak para calon anggota itu," katanya di Jakarta, Jumat (23/9).

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku tak habis pikir mengapa kedua lembaga tersebut tidak datang, karena DPR memberi kesempatan untuk saling terbuka baik kepada ICW maupun BIN.

Tujuannya, kata Laurens, agar nantinya anggota BPK yang dipilih benar-benar bersih dan mempuyai rekam jejak yang baik. "DPR harus tetap jalan terus melakukan pengecekan terhadap tujuh calon yang direkomendasikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu," ujarnya.

Tujuh calon anggota BPK yang direkomendasikan DPD itu yakni Eddy Suratman, Emita Wahyu Astami, Achmad Sanusi, Fadjar OP Siahaan, Eddy Rasyidin, Wewe Anggraeningsih dan Soemardjijo. Rekomendasi ini diberikan pada DPR untuk untuk memilih satu anggota BPK pengganti Nurlif.

Mayoritas calon anggota berasal dari luar BPK seperti akademisi di perguruan tinggi, sesuai dengan TM Nurlif yang sebelumnya juga berasal dari luar BPK. "Calon yang dipilih nantinya harus memiliki moral, integritas maupun kapabilitas sebagai anggota BPK," harap Laurens.

Ikuti Whatsapp Channel Republika