REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur menyesalkan keberangkatan sejumlah camat dan lurah di Kota Surabaya ke Singapura dan Malaysia pada 26-30 September 2011, karena dikhawatirkan mengganggu pelayanan publik.
Ketua Bidang Humas dan Database KPP Jatim, Wahyu Kuncoro, mengatakan fungsi layanan publik melekat pada kelurahan dan kecamatan. "Kami menilai keberangkatan camat dan lurah ke luar negeri terlalu berlebihan," katanya, Rabu (21/9).
Menurut informasi, sedikitnya ada lima camat dan 11 lurah yang dijadwalkan berangkat ke Singapura dan Malaysia, untuk mengikuti pelatihan prosedur pelayanan publik dan manajemen fasilitas publik.
Wahyu mengatakan keberangkatan para pimpinan kecamatan dan kelurahan itu, dipastikan berimbas pada terganggunya pelayanan publik, seperti pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) dan surat lainnya. "Kalau untuk meningkatkan kualitas layanan bisa menggelar bimbingan teknis dengan mengundang pakar tata administrasi, pakar pemerintahan, atau KPP," ujarnya.
Ia menambahkan, layanan di kelurahan dan kecamatan masih sering dikeluhkan masyarakat, di antaranya pengurusan dokumen kependudukan, riwayat kepemilikan tanah yang berbelit-belit dan memakan biaya tidak resmi.
Kalau sekadar membandingkan pelayanan publik Surabaya dengan di Malaysia atau Singapura, Wahyu mengatakan Pemkot semestinya bisa memanfaatkan informasi teknologi sehingga tidak perlu datang langsung. "Studi banding tingkat lokal sudah cukup. Banyak instansi swasta yang sekarang berlomba memberikan pelayanan prima. Bisa juga studi banding ke Pusat Pelayanan Terpadu (P2T) milik Pemprov Jatim. P2T itu bagus, seperti di Singapura," katanya.
Kabag Humas Pemkot Surabaya Nanis Chairani ketika dikonfirmasi membenarkan rencana kepergian para camat maupun lurah ke Singapura dan Malaysia. "Kepergian itu atas undangan pihak sana (Malaysia dan Singapura). Saya tidak bisa menyebutkan tujuannya secara rinci, karena berbeda-beda. Yang pasti untuk mendapatkan wawasan lebih luas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
