REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah petinggi PKB meminta agar Muhamimin Iskandar mundur sebagai ketua umum PKB. Hal ini disampaikan anggota fraksi PKB, Lily Wahid, Wakil Sekjen DPP PKB dan ketua bidang hukum Ikhsan Abdullah dengan mengatasnamakan sepuluh petinggi lainnya PKB.

"Pilihan bagi Muhaimin adalah turun atau diturunkan. Itu yang terdengar di dalam," kata Wakil Sekjen DPP PKB dan ketua bidang hukum, Ikhsan Abdullah saat memberikan keterangan pers, Rabu (21/9).

Ia menegaskan surat terbuka itu dihimpun dari daerah dan tidak sekadar kumpulan tanda tangan tetapi representasi kader PKB. Ia menegaskan, pernyataan sikap ini bukan terkait persoalan pribadi, tetapi pada nasib partai ke depan. "Ketua umum bisa dicari," katanya.

Dalam surat terbuka yang nantinya akan diserahkan pada Muhaimin disebutkan pengurus PKB hasil muktamar Semarang, kader PKB, dan anggota Fraksi PKB serta stakeholder partai merasakan kepedihan yang sangat mendalam, malu, dan terlukai.

Apalagi telah menarik-narik partai dan para kyai yang seolah ikut andil dalam kejahatan korupsi."Kami meminta saudara sebagai ketum dewan tanfidz segara mempertanggungjawabkan kepemimpinan dan perilaku saudara di hadapan konstituen partai, pengurus wilayah, dan cabang serta para ulama (seabgai stake holder partai) demi menghindari fitnah yang dapat menghancurkan partai, ukhwah dan buda ya tawaddu yang selama ini dibangun dan dijunjung tinggi sebagai nilai-nilai luhur," ujarnya saat membacakan surat terbuka itu.

Anggota fraksi PKB, Lily Wahid mengatakan prihatin dengan kasus di kemenakertrans yang menyeret nama Ketua Umum PKB itu. "Kader PKB di daerah sangat gelisah karena apa yang dikerjakan oleh ketua umum PKB dan menteri ini bisa membawa efek yang sangat negatif jika kita berdiam diri," katanya.

Beberapa nama yang disebut antara lain Misbah Hidayat, Arifin Junaedi, Hermawi F Tamsil, Masduki Baydlowi, Mabrur, A. Nasichin, Rosehan, dan Effendi Choiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika