REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak hanya mengevaluasi kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu jidil II.

Melainkan juga posisi Kapolri Jenderal Timur Pradopo dipertimbangkan untuk diganti. Tolok ukurnya banyak kasus keamanan yang tidak tertangani dengan baik, seperti bentrokan masyarakat di Ambon.

Kenyamanan dan keamanan yang dirasakan masyarakat semakin menurun dari waktu ke waktu. "Intelijen kepolisian sering kecolongan. Kapolri layak dievaluasi," ujar Anggota Komisi III Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim Chaniago, Selasa (20/9).

Selain itu, kata Taslim, kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak kunjung kelar penyelesaiannya menjadi rapor merah Kapolri. Hal itu membuat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri semakin menurun, sebab tersangka utama bebas berkeliaran. Adapun korban dalam kasus surat palsu MK malah ditetapkan sebagai tersangka.

Belum lagi kasus tawuran pelajar SMA 6 Jakarta yang menyerang wartawan, dinilai Taslim merupakan bentuk kecolongan polisi dalam memberi keamanan warga. Padahal kejadian penyerangan terhadap wartawan itu terjadi di Bulungan, Jakarta Selatan, yang notabene dekat dengan Mabes Polri. "Kejadiannya di tengah kota, dan ini menandakan polisi tidak bisa memberi jaminan keamanan masyarakat," tegas Taslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika