REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) Taslim Chaniago meyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia berpatokan pada belum bertemunya SBY dengan ketua umum parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab).

Karena itu, Taslim menilai pelaksanaan reshuffle baru terwujud ketika Presiden berkonsultasi dengan pimpinan parpol anggota koalisi. Apalagi belum ada deal-deal khusus antara SBY dengan anggota Setgab sebagai konsekuensi pencopotan menteri jika reshuffle benar terjadi.

"Meski reshuffle hak prerogatif Presiden, tetap harus dibicarakan di Setgab. Dia tidak berani memutuskan sendiri," ujar Taslim di Jakarta, Selasa (20/9).

Ketidakberanian SBY melakukan pergantian Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kata Taslim, karena Partai Demokrat butuh dukungan parpol kuat di DPR. Jika berani memutuskan sendiri, lanjut dia, Demokrat bisa ditinggal parpol koalisi dan itu membahayakan kekuatan parlemen. "Sangat berbahaya kalau Demokrat tanpa dukungan di parlemen," cetus Taslim.

Terkait menteri yang layak dicopot, Taslim menyebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) wajib diganti. Hal itu karena kedua menteri tersebut memiliki riwayat kesehatan kurang bagus sebab sering sakit-sakitan.

"Kedua menteri itu layak diganti," katanya menegaskan. Untuk Menteri Pertahanan yang dijabat Purnomo Yusgiantoro, dinilai Taslim, juga perlu diganti orang yang memiliki kompetensi di bidang pertahanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika