REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Berdasarkan pengalaman perombakan kabinet sebelumnya, Presiden SBY tidak akan membicarakan hak prerogatifnya itu di tingkat Partai Demokrat maupun Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi.

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah, mengingatkan bahwa hak evaluasi menteri kabinet berada di tangan Presiden, dan bukan partai. "Kalau dilempar ke forum resmi DPP atau Setgab, yang mengevaluasi menteri jadi partai, kan justru tidak," ujar Jafar saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (19/9).

Ia menegaskan bahwa DPP Demokrat tidak mengetahui siapa-siapa saja menteri yang akan dipindah, ataupun diganti karena informasi tersebut hanya dimiliki oleh Presiden.

Menanggapi hasil Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang merilis bahwa kepercayaan publik merosot tajam sejak kabinet SBY-Boediono memimpin, Jafar menanggapi santai. "Hasil survei naik turun, memang begitu ritmenya, tergantung situasi yang berkembang," ujarnya.

Demokrat, kata Jafar, selalu memberikan masukan kepada SBY jika kinerja menteri kabinetnya dirasa menunjukkan kelemahan. "Hasil-hasil seperti ini yang menjadikan masukan-masukan kepada Presiden, dan partai tentunya," tambah Jafar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR-RI, Pramono Anung, menyarankan SBY untuk tidak mengambil pusing hasil survei LSI yang menunjukkan kepercayaan publik kepada kabinet SBY hanya mencapai 37,7 persen, saat survei dilakukan pada 5-10 september kemarin. "Toh, dia tidak akan running (maju Capres) di 2014. Jadi survei ini jadi acuan untuk memperbaiki diri," kata Pram.

Pram pun mengingatkan bahwa tiga tahun yang tersisa menjadi ujian bagi pemerintahan SBY untuk menunjukkan perbaikan kinerja. Karena itu, perombakan kabinet harus dilakukan segera sebelum 2012. "Now or never, karena 2012 pikirannya sudah lain, sudah bukan reshuffle lagi."

Ikuti Whatsapp Channel Republika