REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Meski wacana perombakan kabinet terus bergulir, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan bawah Presiden sampai saat ini belum melakukan upaya proses reshuffle. Proses pergantian kabinet akan dilakukan secara akuntable.
Menurut Julian proses akuntable itu yakni menjalin komunikasi dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Koordinator serta Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
"Namun yang saya ketahui sampai hari ini belum ada proses tersebut. Jadi tidak benar kalau sudah ada proses reshuffle itu," ujarnya, di Kantor Presiden, Senin (19/9).
Julian meminta supaya pandangan atau spekulasi publik terhadap reshuffle ini tidak terlalu jauh hingga menentukan secara pasti waktu tepat perombakan kabinet itu. Pasalnya semua kewenangan reshuffle itu semuanya berada di tangan presiden.
Jangan sampai, lanjut Julian, wacana tersebut malah menjadi kontra produktif. Julian menampik jika presiden lambat dalam menyikapi desakan reshuffle yang kini sudah mencuat di publik. Apa yang dilakukan presiden saat ini lebih ke arah sikap hati-hati.
Presiden, menurutnya memahami wacana reshufle itu sebagai aspirasi atau harapan dari publik agara kabinet ini bisa lebih efektif dan lebih meningkat kinerjanya. "Namun sekali lagi kita juga menyadari bahwa presiden pasti akan mempertimbangkan dan akan memutuskan sesuatu yang terbaik," terangnya.
Pandangan Julian ini terkesan mundur jika dibandingkan dengan pernyataan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga. Sebelumnya sinyal kuat reshuffle dilontarkan Daniel.
Menurutnya dua tahun merupakan waktu yang memadai untuk menghasilkan kesimpulan tentang apakah seorang menteri perlu diganti atau berganti tempat. Reshuffle, kata dia, hanya salah satu faktor yang diprakarsai Presiden SBY untuk melakukan perubahan subtansial dalam tiga tahun kedepan.
Prosesnya, lanjut dia, sedang berlangsung. Tentu 'the sooner, the better'. Tetapi apa artinya menunggu dua (2) sampai tiga (3) minggu untuk sesuatu yang telah ditunggu satu tahun sebelumnya oleh publik.
"Tidak perlu ada kehebohan atau kegaduhan, apalagi keonaran. Biarlah Presiden dan Wakil Presiden mengambil waktu terbaiknya untuk menjawab itu," katanya.
Di sisi lain SBY juga mengajak semua jajaran pemerintah, masyarakat dan media untuk juga berubah dalam cara pandang tentang masa depan negeri. "Tidak ada potong kompas, tidak ada jalan pintas. Yang kita perlukan adalah kontinuitas dan kerja keras," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika