REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sepenuhnya wacana reshuffle kabinet kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, Presiden memiliki otoritas penuh untuk mengevaluasi keberadaan para menterinya.

Pihaknya menyarankan jika benar pergantian menteri dilakukan, tolok ukurnya harus melihat etos kerja semua menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Tidak ketinggalan, Malik meminta Presiden mempertimbangkan pula kekuatan politik.

“Karena faktanya Demokrat mayoritas. Karena itu, perlu sokongan parpol lain. Faktor politis parpol ini harus jadi pertimbangan,” jelas anggota Komisi II DPR tersebut di Jakarta, Sabtu (17/9).

Meski begitu, Malik tidak merespon saat ditanya apakah ikhlas jika menteri dari PKB bakal kena depak. Pasalnya nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar disebut-sebut salah satu menteri yang berpotensi kehilangan jabatan.

Namun, ia tidak mau berandai-andai dan menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Presiden. “Ini bukan persoalan ikhlas atau tidak ikhlas, itu hak presiden.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika