REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Andrinof A Chaniago menilai penyusunan APBN tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Menurut Andrinof, APBN dari tahun ke tahun tidak pernah berubah dan hanya berorientasi pada tiga faktor yang tak ada hubungannya dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat. Yakni, kepentingan politik, orientasi kerja rutin tahunan pemerintah, dan merespon situasi makro ekonomi yang memiliki sifat jangka pendek.
Karena itu, ia tak heran meski Indonesia mematok pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, selalu menimbulkan keluhan dari masyarakat dan jumlah warga miskin tidak berkurang. Hal itu dinilainya sebagai ironi sebab Indonesia menjadi negara di bawah Cina dan India dalam pertumbuhan ekonomi.
“Keluhan masyarakat adalah daya saing ekonomi yang masih tanpa ilmu dan teknologi,” kata Andrinof di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/8). Hal itu dinilainya membuat keberadaan APBN kurang berkualitas sebab dampaknya tidak bisa dirasakan masyarakat luas. Padahal anggaran birokrasi dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan.
Andrinof mengkritik pemerintah yang belum serius menjalankan reformasi birokrasi. Buktinya anggaran banyak dihabiskan untuk gaji dan belanja pegawai negeri sipil (PNS), serta tunjangan pejabat. Ia melanjutkan, pemerintah terlalu fokus pada kebijakan remunerasi untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai. Padahal dalam kenyataannya, kata dia, mentalitas birokrasi tetap buruk.
Hal itu diperparah dengan sistem rekruitmen yang buruk tanpa mempertimbangkan kualitas pelamar sebab terhegomoni unsur korupsi kolusi nepotisme (KKN). “Apa agenda reformasi birokrasi dalam APBN? Pemerintah hanya membahas remunerasi,” sindir dosen Universitas Indonesia itu.
Terkait kebijakan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen, Andrinof mengatakan masih pada tahap wajar. Hal itu mengingat karena sasaran kenaikan listrik adalah kelompok ekonomi tertentu yang telah siap menghadapi kondisi tersebut. Meski begitu, ia yakin kelompok industri akan memprotes kebijakan tersebut sebab menurunkan margin keuntungan mereka.
Meski begitu, Andrinof mendesak pemerintah membuat analisis penghitungan tepat terkait dampak kenaikan TDL. Hal itu sebagai bentuk antisipasi jika terjadi ekses negative berupa menurunnya pertumbuhan ekonomi yang disumbang dunia usaha. “Harus ada analisis perkiraan dampak terhadap ekonomi makro dan daya beli masyarakat,” terangnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
