REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Romahurmuziy menilai RAPBN 2012 tidak tepat sasaran. Ia mendesak pemerintah melakukan revolasi penganggaran karena mulai 2006 sampai 2012 tidak terlihat pergeseran signifikan alokasi anggaran untuk belanja modal.
Romi menilai, total belanja pemerintah tahun depan sebesar Rp 1.400 triliun. Dari jumlah itu, belanja barang merebut porsi 14 persen, serta belanja modal dan pegawai masing-masing 22 persen.
Dengan struktur tersebut, Romi menyebut terbuka peluang kemungkinan kebocoran anggaran. Karena itu, kalau mau mengoreksi total belanja pemerintah caranya dengan melakukan pembesaran anggaran sosial Ia merujuk pada tuntutan aparatur desa untuk menambah alokasi anggaran Rp 1 miliar per desa.
Dengan begitu jika terdapat 7.200 desa pemerintah hanya memerlukan menyisihkan dana Rp 72 triliun. “Insya Allah kebocorannya tidak ada. Karena lurah yang memantau langsung warganya,” kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut di Warung Daun, Cikini, Sabtu (20/8).
Romi bisa memahami kebijakan konservatif yang diambil pemerintah. Namun ia mengkritik bentuk kehati-hatian yang menjadi cermin utama tim ekonomi pemerintah menunjukkan APBN tidak dapat berfungsi sebagai stimulus maksimal.
Ia mengambil contoh subsidi energi sesuai survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009 menunjukkan sebanyak 84 persen dinikmati kalangan mampu. Hal itu dinilainya pelanggaran berat sebab subsidi diperuntukkan untuk warga miskin sebagai bentuk perhatian pemerintah.
Dalam RAPBN 2012 anggaran subsidi direncanakan mencapai Rp 208,9 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi BBM Rp 123,6 triliun, subsidi listrik Rp 45 triliun, dan subsidi nonenergi Rp 40,3 triliun. Karena itu, pihaknya mendesak pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat tidak mampu dengan menaikkan harga.
Dana pengurangan subsidi BBM itu, sambung dia, diberikan kepada 22 juta petani dan nelayan. Secara total, Romi mengungkap jumlah penduduk miskin yang butuh pertolongan mencapai 33 juta orang. Karena itu, ia meminta pemerintah bebricara secara rill daripada membanggakan pencapaian instrumen moneter yang pada akhirnya tidak dinikmati rakyat.
“Jika kebijakan itu dilakukan dampaknya langsung ke rakyat. Kita berikan mereka kesejahteraan baru berbicara desain (ekonomi) yang baik,” jelas anggota Badan Anggaran DPR tersebut
Ikuti Whatsapp Channel Republika
