REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan warga di Papua Barat --menyusul menguatnya kembali tuntutan referendum di tanah Papua-- pemerintah bisa menerjunkan kekuatan militer.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, mengatakan, dalam menyikapi tuntutan referendum ini Pemerintah harus tegas. "Kalau perlu tak hanya menurunkan polisi di sana, namun juga diperkuat oleh unsur militer," ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/8).

Meski begitu, lanjut Ketua Desk NAD dan Papua di DPR RI ini, langkah persuasif tetap harus dikedepankan. Namun kalau referendum Papua ini menjadi harga mati Pemerintah harus tegas untuk mencegahnya.

Politisi Partai Golkar ini juga melihat UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih menjadi formula yang terbaik untuk menjawab berbagai persoalan di tanah Papua yang sebenarnya kian kondusif.

Saat ini warga asli maupun warga pendatang telah mampu menyatu dan hidup berdampingan dengan baik. Oleh karena itu, jika tiba- tiba gerakan untuk menuntut referendum kembali muncul, akan sangat provokatif.

"Kami kecewa ada sekelompok orang --mungki disponsori OPM-- yang menghendaki suasan kebersamaan dan telah berlangsung baik menjadi rusak. Aparat harus bisa lebih tegas," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika