REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, Muhamadiyah loyal kepada pemerintah yang sah dan sesuai dengan konstitusi namun tetap kritis. "Sikap Muhammadiyah tegas, loyal terhadap pemerintah yang sah, hasil proses demokrasi yang sah, " kata Din di Jakarta, Jumat, saat ditanya terkait pemakzulan oleh wartawan.
Menurut Din, selama tidak ada penyimpangan konstitusi terutama UUD 1945, maka tidak ada alasan untuk memakzulkan pemerintah, sesuai dengan konstitusi yang dianut. Namun bila terjadi penyimpangan, menurut dia, sesuai dengan konstitusi hal itu bisa saja terjadi.
Menurut dia, Muhammadiyah tidak bisa tinggal diam untuk ikut terlibat dan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan kewajiban agama untuk mengajurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. "Muhammadiyah akan tetap kritis jika ada kinerja kebijakan pemerintah yang salah. Itu tugas suci kewajiban agama untuk beramar ma'ruf nahi mungkar," katanya.
Ia menambahkan, pengembangan demokrasi yang proporsional harus diberi ruang dengan memberikan kesempatan pemimpin terpilih menyelesaikan hingga batas waktunya. "Kita kawal agar perjalanan lima tahunan itu berlangsung dengan baik, jangan sampai terjadi penyimpangan dan penyelewengan. Oleh karena itu, yang kami kritisi adalah kebijakan-kebijakan yang menyimpang yang tidak prorakyat dan apalagi yang mangkir dari amanat reformasi," katanya.
Sementara itu, ia juga menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan dukung mendukung terhadap pemerintah SBY-Boediono dan tidak terlibat dalam gerakan 12 ormas mendukung SBY pada 25 Juli 2011 di Istana Presiden. "Muhammadiyah tidak ikut, maka tidak benar Muhamdiyah ikut dalam kelompok 12 ormas, Saya sendiri sedang berada di Mekkah, menghadiri konferensi liga islam dan menjalankan ibadah Umrah," katanya.
Menurut dia, pada waktu itu perwakilan Muhammadiyah memenuhi undangan acara 12 Ormas Islam atas nama lembaga persahabatan Indonesia Libia. "Namun rupanya pertemuan itu dimanfaatkan untuk kepentinga lain dan yang hadir (perwakilan Muhamadiyah) tidak tahu menahu soal itu," katanya.
Menurut dia, Muhammadiyah tidak perlu melakukan dukung mendukung pemerintah, sebab Muhamamadiyah pasti akan menegakkan bangsa dan negara sesuai dengan konstitusi. Ia menegaskan, Muhammadiyah yang memiliki riwayat lebih dari seratus tahun, merupakan salah satu Organisasi Massa yang memiliki kontribusi terhadap pendirian NKRI.
"Kami tegaskan Muhammadiyah tidak perlu mendukung NKRI atau mendukung pemerintah karena Muhammadiyah ini adalah pemegang saham sah dari republik yang tercinta ini, dan ikut berjuang menegakkannya. oleh karena itu kita berjuang mengisinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika