REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan belum lama ini melansir hitung-hitungan anggaran yang terbebani oleh pembengkakan belanja pegawai yang mencapai 233 persen atau Rp 126,5 triliun pada 2011 ini.
Sekalipun sependapat dengan pemerintah, namun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran memiliki 1o daftar tambahan sebagai pelaku pembengkakan biroksi oleh pemerintah.
Dari empar urutan teratas, penyebab pertama yang dipaparkan Fitra melalui rilisnya, adalah pemberian remunerasi. Sekjen Fitra, Yuna Farhan menyebutkan, upaya Polri dan Mahkamah Agung menekan keinginan korupsi pegawainya melalui pemberian remunerasi telah menambah beban anggaran hingga Rp 13,4 triliun.
Di urutan kedua, ada kenaikan gaji pegawai. Selama lima tahun berturut-turut sebelumnya, pemerintah terus berbaik hati dengan menaikkan gaji PNS antara 5 hingga 15 persen bagi 4.372 PNS se-Indonesia. Komponen keinaikan gaji meliputi tunjangan struktural dan fungsional; pemberian gaji ke-13, pemberian uang makan per 2007; penyesuaian pokok pensiun dan pemberian bulan ke-13 untuk pensiun.
Pada urutan ketiga dan keempat, Fitra menunjuka Istana dan Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu penyebab membengkaknya anggaran birokrasi pemerintah. "Disadari atau tidak, lingkaran istana tidak menjadi lokomotif reformasi birokrasi," tulis Yuna Farhan.
Kesalahan yang dilakukan Istana dan Lembaga Kepresidenan, menurut Fitra, adalah menambah 10 jabatan Wakil Menteri yang pembagian kerjanya dinilai tidak jelas dengan Menteri dan pejabat esselon I di kemeterian terkait.
Struktur di lingkungan istana semakin membengkak, yang otomatis diikuti penambahan anggaran, dengan pembentukan lembaga semacam staf khusus, staf pribadi, juru bicara, unit kerja, Dewan Pertimbangan Presiden, Satgas Mafia Hukum hingga Satgas TKI yang belakangan dibentuk SBY.
"Ironinya, pembentukan lembaga-lembaga ini tidak pernah dievaluasi efektifitasnya, bahkan cenderung menambah beban anggaran Negara."
Ikuti Whatsapp Channel Republika