REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - Ketua DPD Partai Demokrat Papua, Lukas Enembe, membantah pernyataan mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat, M Nazaruddi, terkait persoalan dana Rp2 miliar yang diterima setiap DPD untuk memenangkan Anas Urbaningrum.
"Dari awal, saya masuk timnya Anas, tapi kami tidak menerima apa-apa dari siapapun. Kami hanya menerima uang tiket dari panitia kongres sebesar Rp20 juta per DPC, karena kami membawa sekitar 300 orang. Tudingan Nazarudin sama sekali tidak benar," katanya di Jayapura, Kamis.
Ia mengemukakan hal itu di sela-sela pernyataan kepada pers tentang kesiapan DPD Partai Demokrat Papua untuk memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2011-2016 yang akan digelar pada September mendatang.
"Soal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, kami optimistis untuk memperoleh suara signifikan, karena kami didukung sedikitnya 14 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit," kata calon Gubernur Papua itu.
Menurut dia, belasan parpol yang telah resmi mendukung dirinya yang berpasangan dengan Klemen Tinal (Koalisi Papua Bangkit/KPB) adalah Partai Demokrat, PKS, PKDI, PPRN, PKPB, PKPI, PPDI, Barnas, PMB, Kedaulatan, PDKB dan Patriot.
"Dengan melihat itu, dari dua juta lebih pemilih yang ada di Papua berarti 700 ribu pemilih sudah ada di koalisi ini. Untuk itu, kami sangat optimistis akan memperoleh suara yang signifikan pada Pilkada 2011," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga membantah bahwa hadirnya pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) bukan hanya untuk mewakili orang Pegunungan, melainkan seluruh masyarakat Papua.
"Tidak benar jika ada kabar yang mengatakan hadirnya `Lukmen` hanya untuk mewakili orang Pegunungan. Itu hanya konotasi bagi mereka yang takut, pasangan ini tidak jadi gubernur untuk orang Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan saja, tetapi menjadi pemimpin bagi kemajuan Papua. Jadi, siapapun yang hidup di atas Tanah Papua, kita wakili," tandasnya.
Menyinggung soal kisruh yang sedang terjadi di Partai Demokrat Pusat, kata Enembe, hal itu tidak berpengaruh untuk daerah.
"Demokrat bukan partai musiman yang bila terjadi masalah akan langsung bubar. Partai ini dibangun untuk kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan hal itu, karena masalah itu urusan orang pusat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika