REPUBLIKA.CO.ID,KUPANG--Sebanyak delapan bupati di Propinsi NTT menolak dengan tegas kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan moratorium terhadap pegawai negeri sipil (PNS), karena di daerahnya masih membutuhkan banyak tenaga medis dan guru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Penolakan tersebut disampaikan Bupati Ende Don Bosco Wangge, Bupati Lembata Andreas Duli Manuk, Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula, Bupati Rote Ndao Lens Hanning, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Bupati Sikka Sosimus Mitang, Bupati Sumba Barat Daya Cornelis Kodi Mete, dan Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk, ketika dihubungi secara terpisah, Selasa.
"Pada prinsipnya kami menolak kebijakan moratorium PNS tersebut, karena Kabupaten Ende masih banyak membutuhkan PNS dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Bupati Ende Don Bosco Wangge.
Menurut Don Bosco Wangge kebijakan moratorium PNS hendaknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan setiap daerah, karena kebutuhan PNS setiap daerah berbeda-beda.
"Kami di Ende masih banyak membutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terutama untuk daerah-daerah terpencil, sehingga moratorium ini jadi dilaksanakan maka secara otomatis akan menghambat pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan," kata Wangge.
Hal senada juga disampaikan Bupati Lembata Andreas Duli Manuk yang ditemui di Kupang, Selasa. "Untuk tahun 2011, pemerintah Kabupaten Lembata membutuhkan sedikitnya 1.097 PNS. Bila pemerintah pusat membuat kebijakan moratorium tersebut maka akan menyulitkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Di Lembata, kata Manuk, masih membutuhkan sebanyak 602 tenaga tehnis, 304 tenaga kesehatan serta 191 tenaga pengajar yang akan ditempatkan di desa dan daerah terpencil. "Kebutuhan akan formasi PNS itu sudah kami sampaikan juga ke pemerintah pusat. Karena itu, moratorium bagi PNS itu sebaiknya dilakukan secara selektif saja," katanya.
Bupati Manggarai Barat Agustinus Dulla mengatakan kebijakan moratorium PNS itu akan menyulitkan daerah otonom baru hasil pemekaran yang masih memerlukan banyak PNS untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Kami di Manggarai Barat masih memerlukan banyak tenaga guru untuk menunjang pendidikan dan tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta tenaga administrasi perkantoran," katanya.
Dalam tahun anggaran ini, pemerintahannya membutuhkan sebanyak 735 orang tenaga fungsional guru, 113 orang tenaga kesehatan dan 343 orang tenaga administrasi.
"Karena itu kami menolak dengan tegas ide moratorium PNS tersebut," katanya menegaskan.
Sementara itu, Bupati Sumba Tengah Umbu Sappi Pateduk meminta pemerintah pusat untuk menunda rencana penghentian sementara penerimaan PNS tersebut.
"Sumba Tengah adalah daerah otonom baru yang masih membutuhkan banyak tenaga PNS untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Umbu Sappi Peteduk mengatakan pemerintah pusat agar tidak mengambil keputusan yang merugikan daerah, karena moratorium itu akan menimbulkan masalah tersendiri.
"Semua daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan begitu saja, karena hampir semua kabupaten/kota di NTT masih membutuhkan tenaga PNS sesuai karakteristik daerahnya masing-masing," katanya.
Bupati Sikka Sosimus Mitang juga mengaku masih mengalami banyak kekurangan PNS, sehingga kebijakan moratorium PNS yang ditawarkan pemerintah pusat itu, sebaiknya perlu dievaluasi kembali.
"Kami masih butuh banyak tenaga PNS, apalagi saat ini ada pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang harus didukung dengan penambahan PNS dan mengganti PNS yang sudah pensiun," kata Sosimus.
Hal serupa juga ditegaskan Bupat Rote Ndao, Lens Hanning, Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome dan Bupati Sumba Barat Daya, Conelis Kodi Mete.
Sebagai daerah pemekaran baru, ketiga bupati tersebut menolak dengan tegas kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium PNS, karena masih membutuhkan banyak tenaga PNS untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika