REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - Konferensi perdamaian di Tanah Papua yang sedang berlangsung sejak Selasa (5/7) hingga Kamis (7/7) diharapkan tak sia-sia. Sejumlah persoalan mendasar yang telah dan sedang terjadi bisa diinginkan diurai mulus.
"Secara pribadi saya nilai forum (Konferensi) ini harus berjalan secara bertanggung jawab, dan melalui forum ini diharapakan dapat mengurai berbagai persoalan mendasar, mengganjal, terpendam, tidak mengemuka di permukaan atau tidak dalam forum yang selayaknya," kata salah satu anggota tim telaah strategis sekertariat Wakil Presiden, Bambang Darmono, kepada sejumlah media disela-sela Konferensi perdamaian tanah Papua di Jayapura, Papua, Rabu (6/7).
Ia mengatakan forum ataupun konferensi yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) sangat penting guna mengidentifikasikan sejumlah persoalan yang ada di Papua sehingga bisa didapat sejumlah masukan, aspirasi yang terbaik guna muwujudkan Papua tanah damai.
"Forum ini sangat penting guna mengidentifikasikan sejumlah persoalan di Papua," katanya. Selain itu, menurutnya sah-sah saja jika ada kelompok yang mempunyai pandangan lain terkait pelaksanaan Konferensi Perdamaian di Tanah Papua.
"Di era demokrasi saat ini, siapa saja bebas mengungkapkan pendapat dan itu hak mereka," kata Darmono yang juga mantan sekertaris Jenderal Keamanan Nasional. Ketika ditanya, bagaimana tanggapan pemerintah terkait konferensi tersebut dengan bijak mantan Panglima Iskandar Muda tersebut mengatakan bagi pemerintah hal (konferensi) tersebut dapat memberikan sejumlah masukan ataupun identifikasi masalah yang sesungguhnya dan itu bisa menjadikan bagian dari mencari solusi oleh pemerintah.
"Ini bisa menjadi solusi bagi pemerintah, apakah itu dari segi politik, sosbud, ekonomi, keamanan dan lain-lain," jelasnya. Konferensi Perdamaian Di Tanah Papua akan berlangsung selama tiga hari mengusung tema "Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai" (Mari Kita Buat Tanah Papua Menjadi Tanah Damai)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
