REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Antisipasi pemerintah terhadap dampak kegagalan panen diminta seserius ketika bersiaga dalam menghadapi bencana. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ma'mur Hasanuddin, mengingatkan pemerintah untuk siaga penuh dalam mengantisipasi gagal panen.
Kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis (30/6), Ma'mur mengatakan bahwa gentingnya kegagalan panen pada suatu wilayah yang luas mesti memiliki kesiapan seperti dalam menghadapi bencana.
Kesiagaan Bencana yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman gagal panen, akan berdampak pada kecepatan, ketepatan dan terasanya tindakan pemerintah kepada masyarakat yang terkena musibah gagal panen. Masyarakat yang sangat terasa terhadap dampak gagal panen itu adalah petani yang dari segi ekonomi masih sangat perlu mendapat perhatian.
"Dahulu, ketika menteri Sosial masih di jabat oleh Bachtiar Chamsah, yang dimaksud dengan alokasi dana bencana selain penanganan bencana alam, juga merupakan penanganan bantuan ketika terjadi bencana alam. Pada waktu itu, kementrian sosial perlu menganggarkan sejumlah sto penyangga berupa beras pada tiap kabupaten," ujar Ma'mur.
Karena itu ia menambahkan, jika Kementerian Sosial saja perlu ikut serta dalam menghadapi kemungkinan gagal panen, maka kementerian pertanian sebagai domain penanganan pangan tentunya harus lebih sigap lagi. Untuk itu, perlu adanya kerjasama yang harmonis antara kementerian perekonomian dan kesra agar terjadi efektifitas anggaran dalam penanganan gagal panen.
Lebih lanjut politisi PKS itu mengatakan bahwa akibat mulai menurunnya curah hujan, di suatu wilayah tertentu berakibat gagal tanam, atau berlebihannya curah hujan pada wilayah sentra pertanian juga berakibat gagal panen, bisa membuat jutaan warga pada suatu wilayah mengalami ancaman kelaparan. Akibat keadaan demikian, tingkat kewaspadaan harusnya setara dengan terjadinya sebuah bencana alam.
Menurut dia, yang paling terasa akibat gagal panen atau gagal tanam adalah Nusa Tenggara Timur. Daerah ini terkena dampak sekitar 1,6 Juta orang terancam kelaparan. Bahkan daerah Bogor yang sangat dekat dengan ibukota, 8 kelurahannya telah dinyatakan rawan pangan oleh Ketua Badan Ketahanan Pangan kota tersebut.
Selain gagal panen yang mengancam ketahanan pangan nasional, kewaspadaan terhadap perilaku pangan internasional juga perlu di antisipasi. Pemerintah perlu menyiapkan konsep respon strategis terhadap pangan dunia.
Di beberapa negara di dunia, harga pangan sangat berkontribusi terhadap angka inflasi, semisal di China, angka inflasi itu menembus angka 11,7 persen di bulan Mei 2011. Pola distribusi pangan juga akan sangat tidak stabil di dunia internasional akibat kebijakan kesepakatan 20 menteri pertanian dunia untuk membatasi larangan ekspor pangan dua pekan lalu di Roma.
"Untuk jangka pendek, memang kecil kemungkinan kita terjadi krisis pangan, namun untuk jangka panjang, jika kebijakan pangan tidak sinergi secara makro, maka terjadinya guncangan pangan di masa depan sangat terbuka lebar," demikian Ma'mur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika