REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011 membuat pemerintah berpikir keras menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. Lapangan kerja itu untuk menampung TKI yang tidak berangkat ke Arab Saudi berjumlah 15.000-20.000 orang per bulan.
"Tentu ini harus kita serap nanti di dalam penciptaan lapangan kerja baru," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai memimpin Rapat Koordinasi penghematan anggaran dan pembukaan lapangan kerja bagi TKI di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (27/6).
Rapat tersebut dihadiri Menkeu Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menkop dan UKM Syarifudin Hasan, Menhut Zulkifli Hasan, Menteri PDT Helmi Faisal Zaini, Menbudpar Jero Wacik, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PU Djoko Kirmanto, dan Wamentan Bayu Khrisnamurti.
Dalam Rakor tersebut disepakati, anggaran penghematan sebanyak Rp 15,1 triliun akan difokuskan untuk pembukaan lapangan kerja. Anggaran tersebut merupakan penghematan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sejak awal 2011 ini. Menurut Hatta, anggaran penghematan itu juga untuk pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur itu dilakukan sesuai dengan proporsi masing-masing kementerian. Lapangan kerja akan tercipta melalui pembangunan infrastruktur itu. Selain untuk pembangunan infrastruktur, sebanyak Rp 1,4 triliun dari Rp 15,1 triliun anggaran penghematan itu digunakan untuk menambah alokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
"Kita targetkan kepada kelompok sasaran," kata Hatta. Kelompok sasaran program PNPM Mandiri itu adalah perempuan usia produktif dan juga kelompok sasaran berdasarkan regional di kabupaten/kota sumber pengirim tenaga kerja yang mengalami moratorium. Menurut Hatta, teridentifikasi 38 kabupaten/kota kantong-kantong pengiriman TKI ke Arab Saudi.
Pemerintah, kata Hatta, fokus untuk membangun program penciptaan lapangan di kabupaten/kota sumber TKI. "Mulai dari pemikiran-pemikiran, mengoordinasikan antara Kementerian Diknas, dan seluruh kementerian bersinergi dalam program pelatihan (bagi TKI) tersebut," kata Hatta menjelaskan
Hatta mencontohkan, pelatihan diarahkan untuk ada semacam satu upah, di mana para TKI mendapat penghasilan dari satu program pelatihan. "Pelatihan yang juga kemudian nanti disiapkan untuk mengisi industri-industri manufaktur," kata Hatta. Menurut Hatta, industri sepatu kini mengalami peningkatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika