REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono bersama sejumlah menteri melakukan rapat tertutup dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Negara, Kamis (23/6). Menurut SBY pertemuan konsultasi pada hari ini sungguh penting. Hal itu sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar baik lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif agar menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk rakyat.
Pertemuan konsultasi, lanjut SBY, tentu tidak menggantikan mekanisme yang resmi yang diatur oleh Undang-Undang. Apakah yang berlaku di lingkungan eksekutif maupun yang berlaku di legislatif. "Karena kita ingin taat azas apa yang diatur dalam undang-undang," ujar SBY, saat memberikan kata pengantarnya pada rapat konsultasi pemerintah dan DPR, Kamis (23/6).
Menurut SBY rapat konsultasi ini akan memberikan manfaat dan perpektif yang positif menanggapi permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Selain itu, menetapkan kesamaan cara pandang dalam menjalankan tugas secara bersama-sama. Dalam kesempatan itu presiden juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan.
Sikap anggota dewan yang kritis menjadi politik dalam negeri dinamis. Namun secara nasional harus diakui stabilitas politik di Indonesia masih tetap tidak terganggu. "Tanpa stabilias politik tidak mungkin kita bisa membangun dan kehidupan rakyat tidak akan teduh dan tenang. Atas semua itulah secara tulus saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya," katanya menerangkan.
Sejumlah menteri yang hadir dalam kesempatan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri Tenaga dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar,dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Sementara dari DPR, yakni Ketua DPR Marzuki Ali, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung dan Wakil Ketua DPR dari F PKS Anis Matta. Hadir pula sejumlah pimpinan komisi dan fraksi di DPR.