REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sejumlah delegasi utusan Nigeria Institute of Policy and Strategy Studies sambangi Indonesia untuk mempelajari perkembangan ekonomi dan politik yang dinilai mempunyai kemajuan yang pesat. "Tujuan utama delegasi yang tergabung dalam 'study tour' ini adalah untuk mempelajari dan melihat bagaimana perkembangan ekonomi dan politik Indonesia sejak 1998," ujar Duta Besar Nigeria untuk Indonesia, Ibrahim Baba Mai Sule ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, semenjak masa reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat terutama dalam sektor ekonominya, dengan keanggotaannya dalam G20 setelah krisis moneter yang melanda pada tahun 1998 silam. Sebelumnya pada tahun 2010, Indonesia dan Nigeria juga telah menandatangani perjanjian untuk membentuk "Bi-National Commision/BNC" (komisi dua negara).
Komisi ini bertujuan untuk membantu perkembangan hubungan dan memperkuat kerja sama di berbagai sektor kunci.
Selain itu komisi kerja sama dua negara ini juga bertujuan untuk membawa komunitas bisnis dan pejabat terkait kedua negara guna membicarakan segala permasalahan yang menyangkut ekonomi, investasi, perdagangan, kebudayaan dan kerja sama teknis.
Hubungan dagang dengan Nigeria merupakan peluang besar bagi Indonesia, karena dapat menjadi pintu masuk berbagai produk ekspor ke pasar Afrika. Hubungan bilateral ekonomi perdagangan juga telah digencarkan antara Indonesia dan negara-negara Afrika lainnya, diantara produk Indonesia yang berhasil menjajal pasar Afrika adalah furniture, produk kerajinan, tekstil, produk tekstil, makanan dan minuman.
Hubungan dagang dengan Nigeria merupakan peluang besar bagi Indonesia karena dapat menjadi pintu masuk berbagai produk ekspor ke pasar Afrika. Afrika merupakan pasar yang sangat besar dan terdapat sejumlah negara yang membutuhkan produk asal Indonesia.
Dengan mengekspor ke Nigeria, produk Indonesia bisa menjangkau ke negara-negara sekitar seperti Kamerun, Ghana, Senegal, Togo, Chad, Mali, hingga Afrika secara keseluruhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika