REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pemerintah harus meninggalkan cara-cara instan dalam mewujudkan kemandirian pangan. Mengembalikan kedaulatan pangan sesuai amanah konstitusi merupakan pilihan yang tepat.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Berry Nahdian Furqon, mengatakan bahwa pemerintah terbukti telah gagal menempuh berbagai cara instan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Namun, pemerintah tetap membabibuta dalam memenuhi ketersediaan pangan nasional. Terakhir, dalam KTT Asean dan World Economic Forum (WEF), pemerintah berupaya mengundang investor Asean dan dunia untuk masuk ke Indonesia.

Menurutnya, ini sama saja dengan meminta perusahaan pangan dunia menguasai pangan Indonesia. "Artinya, kedaulatan pangan bangsa kepada asing," ungkapnya, di Jakarta, Rabu (22/6).

WALHI, jelas Berry, menyarankan agar pemerintah melaksanakan lima agenda pokok menuju kedaulatan pangan. Pertama yakni pemerintah mesti melaksanakan reformasi agraria sejati agar akses petani terhadap lahan dapat terpenuhi.

Kedua, pengakuan hak-hak petani atas komponen pertanian serta menjamin keberlangsungan dan ketersediaannya. Ketiga mengakui pengetahuan lokal petani sebagai metoda menuju kedaulatan pangan.

Keempat, masih paparnya, pemerintah harus mendukung pertanian nasional melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kedaulatan pangan dengan menempatkan petani sebagai pemeran utama. "Terakhir pemerintah harus mampu mengendalikan pencemaran, perusakan sumber daya air, menjaga kesuburan tanah dan lingkungan secara keseluruhan. itu termasuk penguatan dalam penegakan hukumnya," terang Berry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika