REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penerbitan kartu baru peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat akan menunggu hasil unifikasi atau penyatuan data dari Badan Pusat Statistik yang akan keluar bulan November 2011.

"Semua data yang ikut jaminan kemiskinan akan menggunakan data ini nantinya," kata Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri di Jakarta, Selasa (21/6).

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan disebut Usman telah menyampaikan permintaan kepada para kepala daerah untuk memperbarui data peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang baru. Namun karena pengumpulan data itu membutuhkan waktu yang lama maka diputuskan untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Hanya 280 kabupaten dari total 497 kabupaten/kota yang mengumpulkan data update bagi kartu Jamkesmas sehingga diputuskan untuk melakukan kebijakan tersebut. "Daripada nunggu SK (Surat Keputusan) bupati yang gak datang-datang, kebijakan baru tahun 2011 memutuskan untuk menggunakan data BPS," kata Usman.

Penerbitan kartu baru akan dilakukan pemerintah tahun 2012 yang akan datang dengan kuota yang sama seperti sebelumnya yaitu 76 juta orang dengan anggaran sebesar Rp5,1 triliun.

Namun sebelum kartu baru dicetak, Usman menegaskan bahwa kartu yang dipegang masyarakat saat ini masih tetap berlaku. "Berlakunya kartu baru nanti akan dideklarasikan oleh Menteri Kesehatan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika