REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mendiknas, Mohammad Nuh, mengatakan audit BPK yang menyatakan tidak memberikan opini (disclaimer) terkait laporan anggaran APBN 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) merupakan hal yang biasa terjadi. Sejauh ini, Kemdiknas belum mau mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut karena belum mendapatkan rinciannya dari BPK.

"Laporan keuangan itu bisa naik bisa turun. Biasa saja," ujar Nuh kepada wartawan usai membuka acara pelatihan Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 di kantor Kemdiknas, Senin (7/6).

Sore ini, Nuh direncanakan akan bertemu dengan ketua BPK, Hadi Poernomo untuk menanyakan soal dimana letak cacat laporan Kemdiknas tersebut. "Kami belum mengetahui dimana letak penyakitnya. Kami ingin menanyakan terlebih dahulu apakah hasil audit tersebut murni kewenangan diknas," kata Nuh.

Nuh mengatakan Kemdiknas menghargai langkah BPK yang memutuskan disclaimer terkait laporan anggaran APBN Mendiknas. Namun ia meminta agar BPK memberikan poin-poin rekomendasinya supaya Kemdiknas bisa langsung menindaklanjuti hasil audit tersebut. "Jika kami sudah mendapatkan informasi secara utuh kami akan segera sampaikan kepada media," tuturnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hasil audit BPK yang menyatakan disclaimer terkait anggaran APBN 2010 Kemdiknas merupakan langkah mundur institusi yang dipimpin Mohammad Nuh tersebut. "Hasil audit BPK tersebut adalah langkah mundur Kemdiknas," tutur Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, saat dihubungi Republika, Senin (6/6) pagi.

Dibilang mundur karena hasil audit BPK pada tahun anggaran APBN sebelumnya (2009) adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ikuti Whatsapp Channel Republika