REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kinerja Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dinilai masih belum maksimal dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Terbukti dengan bobolnya kuota BBM bersubsidi di 446 kabupaten atau kota di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisii VII DPR RI Fraksi Demokrat Millton Pakpahan di Jakarta, Senin (6/6). "Saya berpikir 446 kabupaten ini seperti ember bocor. Apa yang dilakukan BPH Migas agar tidak bocor, saya melihat Tim BPH Migas masih lemah," kata Milton.
Agar pengawasan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, ia menganjurkan BPH Migas membicarakan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan kepada pemerintah. Sehingga kendala-kendala tersebut bisa dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.
Politisi Partai Demokrat ini menilai kinerja BPH Migas masih berapor merah. Pasalnya, dalam setiap tahunnya pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di dalam negeri masih banyak kebobolan. "Saya lihat prestasi BPH Migas masih merah semua," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, realisasi konsumsi BBM subsidi hampir di setiap kabupaten atau kota melebihi kuota yang ditentukan. Di Nanggroe Aceh Darussalam dari total kuota premium sebesar 467.392 kiloliter (KL) pada 2011, sampai dengan April 2011 rata-rata kenaikan di atas 100 persen. Besarnya konsumsi BBM subsidi di Aceh salah satunya disebabkan terus bertambahnya kendaraan roda empat.
Di Medan, Sumatera Utara, realisasi konsumsi sampai dengan April 2011 melebihi kuota yang ditetapkan. Dari kuota premium sebesar 396.637 KL, realisasi kebobolan 105 persen. Kelebihan kuota premium di Medan dikarenakan disparitas harga pertamax dan premium, serta mudahnya kredit kendaraan bermotor. Di Pekanbaru, Riau, realisasi premium sebesar 100 persen dari yang ditetapkan 239.529 KL.
Di Pulau Jawa juga mengalami kondisi yang sama dengan Pulau Sumatera. Kelebihan kuota juga terjadi di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika