REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah akan mengkaji ulang kontrak-kontrak perusahaan asing yang dinilai tidak menguntungkan buat Indonesia.
Demikian ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2010 , di Istana Negara Rabu (1/6)
"Ini saya katakan untuk pertama kalinya, pemerintah sedang mereview one by one kontrak dibidang bisnis dan ekonomi termasuk investasi dari perusaaan-perusahaan negara sahabat,"tegas SBY.
Dijelaskan oleh SBY, pemerintah tidak ingin kontrak itu bersifat tidak logis dan malah mencederai rasa keadilan. Oleh karena itu ada jalan yang bisa dilakukan secara baik-baik melalui renegoisasi.
Namun, tidak bisa secara langsung kontrak tersebut dicabut dan dilakukan nasionalisasi. Pasalnya hal itu bisa memicu balasan dari negara asing yang berdampak kepada perekonomian Indonesia. "Dengan catatan dalam rangka scientific of contract dan itu norma internasional,"jelasnya.
Masalah kontrak ini, SBY tidak mau menyalahkan masa lalu. Menurut presiden bisa jadi dulu Indonesia sedang sangat membutuhkan investasi buat industri serta otonomi daerah. Disisi lain posisi tawar Indonesia tidaklah terlalu kuat. "Saya tidak akan menyalahkan masa lalu memang bisa jadi dulu kita butuh investasi itu,"ucapnya.
Dalam kondisi sekarang, lanjut SBY, semua kontrak harus mengikuti kaedah yang ada dan menguntungkan buat rakyat. Inilah yang diterapkan dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Semua mengikuti kaedah kontrak, baik buat negara atau rakyat. Karena yang kita utamakan rakyat,"jelasnya.
Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar mengatakan renegoisasi kontrak yang dimaksud yakni disektor pertambangan. Kontrak-kontrak lama tersebut seperti menyangkut biji besi, nikel, batu bara yang terkait dengan masa lalu.
Mustafa mengaku siap jika dalam hasil kesepatan baru BUMN mendapatkan porsi saham didalamnya. "Kita siap, kan pak SBY sebutkan untuk utamakan BUMN,"tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
