REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat parlemen Sebastian Salang menilai Partai Demokrat memiliki tanggung jawab secara moral dan politik untuk memulangkan mantan bendahara umumnya Muhammad Nazaruddin dari Singapura.

"Sekarang tidak perlu lagi pedebatkan pencekalan, yang penting saat ini kita minta jika ada pemanggilan dari KPK, fraksi Demokrat bertanggung jawab untuk menghadirkan kembali sama , seperti ketika ia mengizinkan,"ujarnya  usai diskusi bola panas Nazaruddin, Sabtu (28/5).

Sebagaimana diketahui sebelum Nazaruddin berangkat ke Singapura dia sempat berkomunikasi dengan fraksinya perihal kepergiaannya itu.

Padahal sebaiknya, menurut Sebastian Partai Demokrat mengingatkan supaya jangan pergi dulu sebelum permasalahan hukumnya selesai. Kalaupun izin untuk berobat, lanjutnya, maka harus dipastikan berapa lama dia kan pergi.

"Mestinya kita bisa tanyakan ke pimpinan fraksi berapa lama, kemudian apakah pimpinan fraski bisa berikan jaminan (balik) sama seperti ketika ia mengizinkan ke luar negeri,"terangnya.

Upaya Demokrat untuk mendorong kepulangan Nazaruddin hanya akan sekedar pepesan belaka jika pada saat yang sama tetap mengingizinkan dia untuk tinggal diluar negeri.  Karena itu meski secara hukum bukan urusan Demokrat, tapi mereka memiliki tanggung jawab secara moral atau politik.

"Mendorong kalau mendatangkan baik, tapi mendorong pada saat yang saat sama gak pa pa kamu tetap diluarga negeri kan sama aja,"ujar Sebastian.

Disisi lain, KPK memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mendatangkan kembali Nazarudin ke Indonesia. "KPK memili kewenangan itu," 

Ikuti Whatsapp Channel Republika