REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyerahkan kepada pemerintah persoalan Pesantren Al Zaytun yang disebut-sebut terkait gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Itu terserah pemerintah, bukan urusan NU," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Kamis (19/5).
Hanya saja, PBNU berharap dugaan adanya keterkaitan Pesantren Al Zaytun dengan NII bisa ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah karena ideologi NII jelas menyimpang dari ideologi negara.
Menurut Said Aqil, jika Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan Al Zaytun tidak menunjukkan tanda-tanda keterkaitan dengan NII, maka hal itu adalah wajar bila ditinjau dari kurikulumnya.
Namun, lanjutnya, banyaknya pihak yang menyatakan keterkaitan pemimpin Al Zaytun Panji Gumilang dengan NII tentu tidak boleh dinafikkan.
"Bahwa Panji Gumilang itu dulunya tokoh NII KW IX itu bukan pendapat saya, tetapi pendapat orang banyak," kata Said Aqil.
Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR Arwani Tomafi menyatakan, pernyataan Menteri Agama belum merupakan kesimpulan akhir.
"Menag hanya melihat dari sisi Al Zaytun sebagai lembaga pendidikan," katanya, Selasa (17/5).
Menurut politisi PPP itu, untuk menjawab keterkaitan Al Zaytun secara institusi maupun pimpinan Al Zaytun dengan NII, selain memperhatikan masukan dan data-data ilmiah, Menag juga harus melakukan penelaahan terhadap riwayat para pendiri dan pimpinan pesantren itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika