REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemeriksaan internal Partai Demokrat terhadap kadernya dalam skandal wisma atlet SEA Games diragukan. Pasalnya kesimpulan dari hasil investigasi itu dinilai terlalu cepat.
"Investigasi ini terlalu cepat karena kebanyakan hanya pihak Partai Demokrat saja yang di panggil. jadi ini bukan tim investigasi tapi klarifikasi," ujar pengamat politik Universitas Paramadina, Yunarto Wijaya, disela-sela diskusi Ketika Proyek SEA Games Diproyekkan Sabtu, (14/5).
Sebagaimana diketahui sebelumnya Angota Dewan Pembina, Syarief Hasan mengatakan, tim investigasi internal Fraksi Partai Demokrat tidak menemukan bukti kuat keterlibatan Nazaruddin dan Angelina Sondakh dalam kasus tersebut. Namun Dewan Kehormatan terus bekerja menyikapi masalah tersebut. Termasuk pemanggilan Nazaruddin syamsudin yang juga selaku bendahara umum partai Demokrat.
Menurut Yunarto, hasil pemeriksaan cepat tersebut menunjukkan ada kesan suatu pembelaan dari Partai Demokrat itu sendiri. Sehingga pada akhirnya bisa menjadi bumerang buat partai pemenang pemilu itu. "Ini dengan cepat sepertinya dilindungi oleh partai,"ucapnya.
Wakil Koordinator Indonesian Coruption Watch Emerson Yuntho meragukan dengan metode investigasinya karena kesannya sekadar klarifikasi. "Padahal kalau hanya klarifikasi sampai kapan pun tidak ditemukan kalau kader-kader terlibat,"ujarnya.
Oleh karena itu investigasi secara benar harus dilakukan. Investigasi itu baiknya tidak terikat oleh mekanisme hukum berjalan yang ada saat ini. Mengingat masih banyaknya mafia hukum yang bermain. "MN ini kan ada dua kasus yang tidak berlanjut kasusnya,"katanya.
Lebih lanjut Emerson mengatakan kalau Rosa disebutkan mengenal anggota banggar seharusnya ditelusuri dan digali oleh tim investigasi Partai Demokrat. Siapa saja yang ditemui oleh Rosa dan membawa kepentingan mana. "Karena Rosa sendiri membawa-bawa nama PT Anak Negeri dan kita tahu siapa orang-orang di situ, saya pikir itu yang harus digali betul tim investigasi,"kata dia.
Di sisi lain, menurutnya, langkah Demokrat akan lebih elegan jika menonaktifkan Muhammad Nazaruddin dari posisinya saat ini. Dengan demikian pemeriksaan akan dapat lebih mudah dilakukan. "Wacana penonaktifan itu harus muncul,"jelasnya.
Yunarto pun berpandangan serupa. Sebagai partai yang memiliki jargon anti korupsi langkah menonaktifkan Muhammad Nazarudin adalah cukup tepat. "Kalau bisa itu dinonaktifkan termasuk jika itu kadernya sendiri,"ucapnya.
Sementara itu Muhammad Nazaruddin telah dipindahkan dari Komisi III yang mengawasi bidang politik dan hukum ke Komisi VII yang mengawasi bidang energi dan lingkungan. Berbagai kalangan pun mengaitkan persoalan itu dengan dugaan kasus yang membelitnya saat ini.
Namun Anggota Komisi X DPR yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, Jefri Riwo Kore membantah jika pemindahan itu terkait dengan dugaan kasus keterlibatan Nazarudin dalam skandal pembangunan wisma atlet SEA Games. Pasalnya perputaran itu merupakan hal yang normal dan biasa dilakukan oleh suatu fraksi. "Kan tidak hanya dia Nazaruddin saja yang dipindah tetapi juga yang lain,"tukasnya.
Diapun meminta supaya jangan ketika baru rumor, langsung dinon aktifkan. Karena harus ada bukti yang kuat terlebih dahulu. "Tapi yang jelas Partai Demokrat (secara struktural) tidak terlibat dalam kasus ini,"tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
