REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menjawab kritikan anggaran pengelolaan website resminya, Sekretariat Jenderal DPR RI membenarkan bahwa mereka mengalokasikan hingga miliaran rupiah. Namun, dengan bangga Sekjen menyatakan bahwa mereka berhasil menekan biaya operasional hingga 50 persen.
Seperti yang dijelaskan Kepala deputi Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR, Winantuning Tyastuti, pihaknya memang menganggarkan Rp 10,6 miliar untuk anggaran operasional dan pemeliharaan jaringan serta pengembangan informasi.
Seluruh anggaran ini digunakan untuk membayar langganan internet, pemeliharaan website resmi DPR, pengembangan sistem informasi, hingga 30 komponen lebih lainnya. "Tapi dengan kreatifitas pegawai, kami mampu melakukan efesiensi," ujar Winantuning saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Setjen DPR, Rabu (11/5).
Dari Rp 10,6 miliar tadi, hanya Rp 5 miliar diantaranya yang dipakai untuk operasional dan pemeliharaan jaringan. Sisanya telah kembali ke kas negara.
Saat ini, Setjen DPR memiliki 18 SDM yang mengurus masalah teknologi informasi, lima diantaranya khusus mengenai program perangkat lunak, dan sisanya menangani perawatan TI. Salah satu produk tim TI DPR ini adalah website resmi DPR yang telah diluncurkan 2009 lalu.
Mengenai kejadian memalukan yang dialami Komisi VIII terkait alamat e-mail resmi anggota dewan, Winantuning menyatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi fasilitas TI bagi sekretariat kelengkapan kerja dan komisi DPR.
Sejak awal periode DPR ini, pada 2009, kami sudah sosialisasikan," tambahnya. Termasuk mengenai alamat resmi e-mail Komisi VIII. Seperti yang bisa dicari di website DPR, alamat resmi e-mail Komisi VIII adalah [email protected], dan bukan [email protected].
"Itu, kan yang celetuk staf ahli, bukan sekretariat, jadi mungkin karena panik jadi salah sebut," bela Winantuning.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
