REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak pemerintah tidak lepas tangan terhadap persoalan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).
"Pemerintah jangan lepas tangan. Kalau lepas tangan, itu sama dengan merestui gerakan NII ini," kata Ketua Umum PB PMII Addin Jauharudin di sela-sela acara pengukuhan kepengurusan PB PMII Periode 2011-2013 di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis malam.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud dan sejumlah alumni organisasi itu, termasuk Ali Masykur Musa, mantan politisi PKB yang kini anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut Addin, kesan pemerintah lepas tangan terhadap persoalan NII terlihat dari kurang seriusnya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Kementerian Agama merespons persoalan tersebut.
Pada bagian lain Addin mengatakan, PMII akan membentuk "crisis center" di sejumlah perguruan tinggi untuk menangkal masuknya ideologi NII ke dalam kampus.
"Termasuk menangani mereka-mereka yang terlanjur menjadi korban kelompok NII," katanya.
Untuk tahap awal PMII akan mendirikan "crisis center" di 50 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan PMII dalam menangani persoalan NII, khususnya untuk melawan ideologi mereka, berangkat dari kesadaran bahwa persoalan itu membutuhkan kepedulian bersama.
"Kami ingin meneguhkan ajaran Islam moderat sebagai 'counter' dari ideologi NII dan ideologi radikal lainnya," katanya.
Pada kesempatan itu, Addin juga mendesak pemerintah untuk serius menangani tiga problem krusial bangsa dewasa ini yakni kedaulatan, kebhinnekaan, dan keadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika